Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Purbaya paparkan tren PMI global membaik, termasuk Indonesia yang kembali berada di zona ekspansi.

Purbaya menilai pengelolaan APBN secara prudent untuk cegah gagal bayar utang lebih penting ketimbang utak-atik batas defisit dan rasio utang.

Purbaya tidak masalah menggelembungkan sedikit belanja negara, utamanya untuk transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas ekonomi di berbagai daerah.

pemerintah akan mengevaluasi kelanjutan satgas yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 dan telah beberapa kali diperpanjang.

Purbaya mengakui harga listrik PLTS saat ini masih relatif tinggi. Tapi pemerintah akan mencari teknologi baru agar harga setrum PLTS semurah PLTU.

Menurut Purbaya, saat ini masih banyak aliran dana keluar negeri setiap bulannya, terutama ke negara-negara di kawasan Asia.

Jika serapan anggaran MBG rendah, dana yang telah dialokasikan dalam APBN rencananya akan dialihkan untuk membayar utang atau mengurangi defisit.

Purbaya mengaku telah menerima informasi bahwa Tutut telah mencabut gugatan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Purbaya cemas banyak wajib pajak besar justru akan mengakali peraturan jika tax amnesty dijalankan berkali-kali.

Purbaya instruksikan jajarannya untuk segera memantau dan menindak peredaran rokok ilegal, khususnya yang diperjualbelikan secara daring.

Menurut Purbaya, kebijakan cukai rokok tinggi tidak menghitung dampak lanjutan seperti pengangguran.

Kemenkeu akan mengoptimalkan berbagai instrumen yang sudah ada untuk mengerek penerimaan pajak di tahun depan.

Purbaya menilai setiap kebijakan yang dirumuskan memerlukan studi mendalam dan analisis dari lapangan sebelum diterapkan.

Sebelum perubahan postur RAPBN 2026, pemerintah sempat menetapkan anggaran TKD Rp650 triliun, turun 29,34 persen dibanding 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Pemerintah akan tambah anggaran stimulus akselerasi ekonomi untuk merealisasikan tambahan dua liter minyak goreng dalam bantuan pangan.

Kenaikan belanja RAPBN 2026 terutama dialokasikan untuk TKD sebesar Rp43 triliun, sementara sisanya ke belanja pusat, termasuk untuk cadangan anggaran.

DPR RI meminta agar program bantuan pangan ditambah dengan penyaluran 2 liter Minyakita pada Oktober-November 2025.

Purbaya mengklaim bahwa dirinya dan Tutut sudah saling melempar salam sebagai bentuk keakraban.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat (12/9/2025).

Gubernur BI menilai tambahan likuiditas di perbankan akan memperbesar daya dorong untuk pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi.