Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Risiko gagal bayar dari BPD dapat diminimalkan jika dana transfer ke daerah (TKD) dapat dijadikan jaminan.

Menurut Purbaya, tanggung jawab pembayaran seharusnya ditanggung pihak yang menikmati keuntungan dari proyek tersebut.

Alih-alih mengandalkan Satgas BLBI, Purbaya memilih untuk fokus menjalankan program yang kini telah dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara.

"Kalau (gugatanya ditujuka ke) kita jangan sampai kalah. Saya nggak pernah kalah kalau digugat di pengadilan."

Menurut Purbaya, DEN sebagai pengusul dan perencana harus memikirkan sendiri bagaimana caranya dapat memenuhi pembiayaan pembangunan family office.

DJA Kementerian Keuangan sebut pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny dengan menggunakan duit negara dimungkinkan.

Menurut Purbaya, baik shadow maupun underground economy sejatinya tidak bisa dihitung dan dilacak.

OJK juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Airlangga Hartarto dan Purbaya Yudhi Sadewa agar program hapus tagih ini diperkuat dan dilanjutkan.

Purbaya semakin optimis dengan komitmen pemerintah untuk terus memantau peredaran uang dan menghilangkan hambatan di sektor riil.

Purbaya meyakini kebijakan ini akan memberikan dampak positif, khususnya bagi penyaluran kredit ke BPD lain dan sektor UMKM di daerah.

“Supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik.”

Purbaya menilai modal investor asing yang telah meninggalkan Indonesia akan segera kembali.

Berdasarkan data BEI, dari total 7,56 juta investor pasar saham hingga akhir Agustus 2025, 54,23 persen di antaranya berusia muda atau di bawah 30 tahun.

Rencana pembubaran Satgas BLBI ini bukan hanya kali ini dilontarkan Purbaya.

Bahlil akan cek apakah tagihan subsidi dan kompensasi telah digelontorkan pemerintah kepada PLN dan Pertamina.

Sebelum mengalihkan dana, Purbaya akan bertemu terlebih dahulu dengan Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu.

“Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi."

Purbaya sempat memperingatkan Prabowo bahwa pada Februari 2026 bisa terjadi pergantian kekuasaan jika aksi demonstrasi akibat ketidakpuasan ekonomi meluas.

Porsi pinjaman mencapai Rp1.157,18 triliun atau 12,7 persen dari total utang pemerintah.

Purbaya berencana mengalihkan dana yang tidak terserap di bank Himbara ke bank milik daerah.