Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Insentif PPh Pasal 21 DTP diperluas hingga ke 20 kelompok lapangan usaha.

Menurut Purbaya, untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baik, laju pertumbuhan ekonomi harus mampu berada di level 6,7 persen.

Purbaya nilai membanjirnya dana pihak ketiga (DPK) akan membuat perbankan terdorong untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor riil.

Menurut Purbaya, burden sharing pemerintah dan BI memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Purbaya sebutpenurunan tarif PPN akan memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan.

Menurut Purbaya, kebenaran pernyataan itu terletak pada misi pembangunan wilayah atau regional development yang melekat pada kereta cepat tersebut.

Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi di atas 5,5 persen pada triwulan terakhir 2025.

Purbaya menyebut perlambatan pada kuartal ketiga ini antara lain ditandai dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.

Pemerintah diminta tak serta-merta mematikan pedagang pakaian bekas, melainkan melakukan pembatasan bertahap sebelum mereka beralih ke produk lokal.

Purbaya juga siapkan peraturan teknis untuk tangkal impor pakaian bekas, atur pembagian peran dalam penegakan hukum.

Menurut KDM, simpanan pada giro memudahkan Pemda melakukan pencairan uang sesuai keperluan pembangunan.

Purbaya klaim bahwa skema pendanaan ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pokja yang terdiri atas sejumlah menteri dan kepala lembaga tersebut akan mulai bekerja secara berkala mulai hari ini.

Purbaya menegaskan bahwa seharusnya Pemda mengecek dana yang mereka miliki di bank-bank nasional.

OJK menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut temuan tersebut kepada Purbaya.

Langkah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam, menurutnya, merupakan bentuk mitigasi agar arus pakaian bekas impor ke Indonesia tidak semakin deras.

Melalui Coretax, kata Purbaya, Kementerian Keuangan tengah berupaya menutup berbagai potensi kebocoran anggaran.

Pengecekan menggunakan Hive Moderation menunjukkan kemungkinan video itu memuat konten AI-generated atau deepfake mencapai 99,9 persen.

Masih buruknya tata kelola dan maraknya praktik penyelewengan anggaran di daerah jadi alasan pemangkasan TKD di APBN 2026.

Dengan penempatan SILPA anggaran daerah di BPD, Purbaya menilai, perputaran uang akan lebih merata di seluruh Indonesia.