Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Ancaman semacam ini, menurut Purbaya, membuat para pegawai DJBC menyadari perlunya perubahan mendasar.

Menurut Purbaya, yang seharusnya dikejar oleh APH dalam kasus tersebut adalah pengenaan denda kepada wajib pajak (WP) yang tak patuh.

Purbaya menilai pengelolaan utang dan defisit APBN Indonesia justru lebih ketat jika dibandingkan dengan praktik di banyak negara maju.

Purbaya pertanyakan koordinasi antara otoritas bea cukai dengan PT IMIP selaku pengelola bandara.

Menurut Purbaya ketegasan sikap terhadap impor barang-barang ilegal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

Purbaya mendorong pedagang thrifting untuk beralih ke produk lokal. Menurutnya, mekanisme pasar akan menentukan kualitas suatu barang.

Penghitungan penambahan kebijakan BMTP dan BMAD ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

Jika melihat data BI, menurut Purbaya, justru terjadi penurunan jumlah uang beredar di masyarakat atau M0.

Komoditas yang terkena kebijakan ini meliputi emas dore (bullion), granules, ingot atau cast bar, dan minted bars.

Saat ini proses pembuatan Rancangan Peraturan Kementerian Keuangan soal tarif tersebut sudah masuk pada tahap akhir.

84 persen atau sekitar Rp167,6 triliun dari total dana SAL Rp200 triliun yang sebelumnya ditempatkan ke Himbara telah terkonversi menjadi kredit.

Agrinas akan meminjam uang ke perbankan untuk bangun Kopdes Merah-Putih, lalu utangnya dicicil menggunakan Dana Desa.

Purbaya berharap dengan semangat good journalism, selalu ada kritik membangun dan solusi dari media untuk kebaikan Indonesia.

Purbaya menilai insiden tersebut adalah tanggung jawab pihak bank, dan seharusnya angkutan pengiriman uang dengan nominal besar terlindungi asuransi.

Purbaya menyebut pelemahan ekonomi juga akan menjadi dosa para jurnalis jika mereka tak mengkritik kebijakan pemerintah.

Purbaya juga akan berupaya mengejar tunggakan pajak yang sudah berstatus inkracht senilai Rp60 triliun dari 200 wajib pajak.

Dengan cara pencacahan, ia berharap balpres sitaan DJBC sepanjang 2024-2025 bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Purbaya pantau perusahaan-perusahaan yang kedapatan melakukan praktik under-invoicing agar tak ulangi kesalahan serupa.

Di era pemerintahan sebumnya monitoring penyerapan anggaran maupun realisasi belanja K/L memang tak dilakukan Kementerian Keuangan.

Jika diberikan opsi, Purbaya lebih memilih untuk tidak mengeluarkan APBN untuk membayar utang Whoosh.