Indeks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi

Pada tahun ini Kementerian Keuangan sudah membuka 1.113 lowongan CPNS untuk masyarakat lulusan perguruan tinggi di luar STAN.

Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Renstra Kemenkeu) 2025-2029.

Insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berhasil mencatat penurunan stunting terbesar kini hanya Rp300 miliar di 2025.

Indonesia akan segera mengirim tim ke Cina untuk membahas skema penyelesaian utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Teman-teman Gen Z dan teman-teman yang muda kayak saya, belanja yang benar. Jangan takut ketinggalan, jangan FOMO. Masa depan Anda akan cerah."

Purbaya soroti realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rencana kajian ekstensifikasi cukai ini diatur dalam PMK 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029.

Meski TPT meningkat dibanding Februari 2025, Purbaya sebut momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Purbaya tetap meminta agar daerah lebih cepat dalam menyerap anggaran mereka.

Purbaya klaim likuiditas perekonomian kian meningkat sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta ekspansi likuiditas oleh perbankan.

Perekonomian Eropa, Jepang, Cina, dan India yang belum pulih sepenuhnya juga menjadi perhatian KSSK.

Purbaya akan menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menyalurkan pinjaman murah ke BUMN dan Pemda.

Berdasarkan hitungan Purbaya, inflasi yang ideal adalah di kisaran 2-3 persen.

Purbaya dorong penerimaan negara dikelola optimal dan belanja diarahkan untuk pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan pembukaan blokir anggaran, serapan anggaran Kementerian PU diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir 2025.

Insentif PPh Pasal 21 DTP diperluas hingga ke 20 kelompok lapangan usaha.

Menurut Purbaya, untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baik, laju pertumbuhan ekonomi harus mampu berada di level 6,7 persen.

Purbaya nilai membanjirnya dana pihak ketiga (DPK) akan membuat perbankan terdorong untuk menyalurkan dana tersebut ke sektor riil.

Menurut Purbaya, burden sharing pemerintah dan BI memiliki risiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Purbaya sebutpenurunan tarif PPN akan memiliki konsekuensi fiskal yang tidak ringan.