Indeks Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan peserta PPS atau Tax Amnesty Jilid II mayoritas hartanya Rp1-10 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan APBN mengalami surplus sebesar Rp19,7 triliun hingga akhir Februari 2022.

Kemenkeu sudah menyiapkan skenario pemberian kompensasi untuk Pertamina dan PLN.

Bertemu Jokowi, Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser tertarik berinvestasi di Indonesia.

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan secara rinci barang apa saja yang dipungut PPN. 

Sri Mulyani membuka peluang menaikkan lagi PPN pada 2025 setelah pada 2022 naik 1%.

Sri Mulyani memastikan tetap menaikkan PPN menjadi 11 persen pada 1 April meski mendapat penolakan.

Pandemi COVID-19, kata Sri Mulyani justru memperkuat reformasi struktural dan reformasi fiskal untuk membangun fondasi ekonomi yang semakin kuat.

Wajib Pajak yang ingin mengikuti PPS bisa melakukannya sejak awal supaya dapat tarif khusus.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan ada potensi risiko yang perlu diwaspadai dari sisi ekonomi, baik dari sisi domestik maupun global.

Pemerintah memberikan sederet Paket Kebijakan Terpadu terkait peningkatan aktivitas ekspor impor Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Biaya pembangunan tahap awal ini untuk membangun kantor presiden, wapres presiden hingga gedung DPR/MPR serta untuk pembangunan jalan, instalasi air.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Menkeu Sri Mulyani menyebut paket dana PEN 2022 Rp450 triliun belum dispesifikasi seluruhnya sehingga juga bisa dialokasikan untuk pembangunan IKN baru.

Permasalahan pengurangan anggaran MPR tidak hanya keputusan Sri Mulyani, tapi ada proses pembahasan bujet antara DPR dan pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN 2022 bisa ditekan ke angka 4,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp850 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengungkap beberapa dampak ekonomi yang akan terjadi jika varian baru COVID-19 Omicron melanda Tanah Air.

Defisit APBN hingga Oktober 2021 mencapai Rp548 triliun, setara 3,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani sebut defisit APBN Rp383,2 T atau 2,32% PDB per Agustus masih lebih rendah dibandingkan batas toleransi yang ditetapkan yaitu 5,7%.