Indeks Menkeu Sri Mulyani

Anggota DPRD DKI Jakarta dari sejumlah fraksi mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI meminta pemerintah pusat memberi talangan dana bansos COVID-19.

Terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dana bansos dalam bentuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp5,032 triliun untuk penanganan COVID -19.

Pemerintah juga memprediksi angka pengangguran akan naik hingga 5,2 juta orang karena pandemi corona COVID-19.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo resmi diangkat sebagai staf khusus di lingkup Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan anggaran THR bagi TNI dan Polri serta ASN golongan 1, 2 dan 3.

Menkeu Sri Mulyani memastikan THR dan Gaji ke-13 ASN, TNI dan Polri sudah dihitung.

Menkeu Sri Mulyani mendapat usulan dari Menkominfo Johnny G Plate untuk memperhatikan nasib mahasiswa dan pelajar kala mereka terpaksa belajar dari rumah di tengah pandemi Covid-19.

Perluasan penerima stimulus ini sedang dikaji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi dampak pandemi corona Covid-19 yang semakin meluas.

Sistem penjaminan dan pembiayaan di BPJS Kesehatan sudah memiliki alur dan prosedur yang memadai untuk mengakomodir pasien COVID-19.

Kebijakan ini akan memberi kemudahan importasi terutama bahan baku.

“Kami memberi fasilitas pembebasan impor bahan penelitian dan pengembangan untuk membuat (vaksin) antivirus [Corona COVID-19],” ucap Menkeu Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan batas maksimum restitusi pajak telah dinaikkan ke angka Rp5 miliar.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Perdagangan dinilai rendah.

Dampak virus Corona atau Covid-19 akan memukul pertumbuhan ekonomi cukup berat, menurut Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani masih mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyehatkan keuangan Jiwasraya.

Menteri Keuangan RI saat Orde Baru, JB Sumarlin dikenang memiliki banyak jasa dalam pemberantasan korupsi selama berada di dalam pemerintahan Presiden Soeharto.

Nasabah Jiwasraya ingin bertemu dengan Menkeu dan Kepala OJK untuk menanyakan kejelasan nasib dana investasi.

Para nasabah ingin memperoleh kepastian terkait solusi pengembalian polis mereka yang sudah jatuh tempo.

PBNU protes lantaran suku bunga kredit dari Kemenkeu memberatkan pelaku usaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan semakin waspada menjelang akhir tahun. Pasalnya, Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu mendapati adanya peningkatan tangkapan penyelundupan narkoba.