Indeks Menkeu Sri Mulyani

Belanja negara dalam APBN hanya terealisasi Rp2.589,9 triliun atau hanya 94,6 persen dari target Perpres 72/2020 senilai Rp2.739,2 triliun selama 2020.

Usulan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi sebesar 0% memang direstui Presiden Jokowi, tapi tidak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

PSBB dan syarat tes COVID-19 membuat tertahannya sektor transportasi dan pergudangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta produsen rokok memfokuskan penjualan Industri Hasil Tembakau (IHT) ke luar negeri.

Kemenkeu mencatat pemerintah sudah menarik utang pembiayaan sebesar Rp958,6 triliun hingga akhir Oktober 2020.

Menkeu Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak hingga Oktober 2020 mengalami kontraksi. Salah satu penyebabnya yakni insentif dari program PEN.

Menkeu RI Sri Mulyani menyebut, sepanjang Januari-Oktober 2020, APBN mengalami defisit sampai Rp764,9 triliun atau 4,67 persen terhadap PDB.

Pengetatan PSBB Jakarta pada September 2020 membuat realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan per September 2020 lebih buruk dari Agustus 2020.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja, termasuk subjek pajak.

Menkeu Sri Mulyani menargetkan Indonesia dapat menghemat hingga Rp1,522 triliun per tahun lewat rencana pembenahan sistem logistik nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran Pilkada di akhir tahun 2020 mengalami pembengkakan.

Menkeu RI Sri Mulyani memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi RI di tahun 2020 menjadi hanya kontraksi 1,7 sampai 0,6 persen.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan defisit anggaran RAPBN 2021 bisa mencapai 5,7 persen PDB  atau lebih tinggi 0,2 persen.

Menkeu Sri Mulyani memperkirakan kontraksi pertumbuhan ekonomi akan berlanjut sampai kuartal IV (Q4) 2020.

Tunjangan pulsa bagi PNS diusulkan naik dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemulihan ekonomi Indonesia masih rapuh terlihat dari pergerakan sejumlah indikator ekonomi menjadi lebih buruk.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan bantuan produktif bagi UMKM disalurkan melalui BRI dan BNI untuk 1 juta calon penerima dengan total Rp2,4 triliun.

Sri Mulyani menyebut angka nol persen sebagai pertumbuhan di awal pemulihan lantaran perbaikan perekonomian membutuhkan waktu.

BI dan Kemenkeu membeli SBN di pasar perdana berjumlah Rp82,1 triliun sampai dengan 18 Agustus 2020.

Lembaga pemeringkat utang, Fitch Rating, mempertahankan peringkat utang luar negeri Indonesia pada posisi BBB alias stabil.