Indeks Mendagri Tito Karnavian

Tito mengatakan tambahan anggaran ini menjadi penting lantaran Pilkada Serentak tahun 2020 digelar September-Oktober.

Mendagri Tito Karnavian meresmikan Masjid Nurul Falah di kompleks kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang dikabarkan mundur dari jabatannya.

Sekretaris FPI Munarman menyebut pemerintahan Jokowi terlalu mencampuri urusan dapur FPI.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Mendagri Tito menyebutkan saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji Kemenag karena masih terganjal beberapa poin di AD/ART ormas tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menyabut Jakarta seperti kampung, tapi lupa bahwa perbaikan ibu kota adalah juga kerja pemerintah pusat.

Penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 30 November 2019.

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta partai politik dan DPR membahas evaluasi pelaksaan Pilkada langsung.

Mendagri Tito Karnavian ditegur oleh Komisi II DPR RI karena terlambat datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana hari ini.

Kementerian Dalam Negeri akan memastikan APBD 2020 bermanfaat bagi masyarakat.

Para ASN harus mengikuti aturan berpakaian, sehingga bila melanggar terkena sanksi.

Menkopolhukam Mahfud MD menilai kasus penyiraman air keras Novel Baswedan harusnya diselesaikan secara baik-baik dan penuh damai.

Peraturan daerah wajib lapor bagi tamu 1X24 jam, kembali digalakkan di era Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian guna mencegah penyebaran paham radikalisme.