Indeks Mendagri Tito Karnavian

Paulus Waterpauw menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkan Polri lantaran akan pensiun pada 1 November 2021.

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan daftar panitia seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Inmendagri pelaksanaan PON XX di Papua dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, pemerintah mengusulkan rencana jadwal pada April-Mei 2021 hingga besaran anggaran.

Menurut Tito Karnavian tidak semua masyarakat Papua paham dengan istilah lockdown, sehingga ia menyarankan tetap menggunakan istilah PPKM.

Mendagri Tito menjelaskan alasan mengapa pemerintah membatasi makan di warung makan seperti warteg cukup 20 menit saja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi percepatan penyaluran bansos ke pemerintah daerah.

Anggaran tersebut, kata Tito bisa diberikan untuk bantuan sosial, pembagian masker sampai insentif ke tenaga kesehatan.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri soal PPKM mikro agar para kepala daerah bisa melakukan pembatasan mobilitas warganya.

Tito Karnavian memberikan "lampu kuning" terkait dengan keterisian rumah sakit di Sumsel karena sudah mengkhawatirkan.

Tim hukum pesaing dari Orient Patriot Riwu Kore datangi Kemendagri memohon penundaan pelantikan.

Mendagri Tito membolehkan daerah menggunakan APBDesa untuk penanganan COVID-19 selama PSBB di Jawa-Bali berlaku.

Pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Tito menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian COVID-19.

Kepala daerah diminta membuat pengelolaan limbah medis B3 (berbau, beracun dan berbahaya)

Nova Iriansyah resmi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022, menggantikan Irwandi Yusuf.

Dana Pemprov Jawa Timur yang mengendap di bank sebesar Rp27,25 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton Utara Ramadio diberhentikan sementara lantaran terjerat kasus hukum dugaan pencabulan anak pada 2019.

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19," tulis PP Muhamnmadiyah.

Tito berdalih penundaan itu dilakukan karena pemerintah pusat tidak bisa mengontrol jalannya pilkades.