Indeks Mendagri Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).

Tiga kandidat yang usulkan DPRD DKI Jakarta semuanya laki-laki, yaitu Marullah Matali, Heru Budi Hartono dan Bahtiar.

Penjabat kepala daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiga bulan sekali.

KPU hanya bisa pasrah kebutuhan mereka yang telah masuk dalam pengajuan anggaran 2022 tidak dipenuhi secara keseluruhan.

Ombudsman mengatakan Mendagri Tito Karnavian janji membuka ruang partisipasi publik terhadap kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Faldo memastikan roda pemerintahan berjalan baik meski Menpan RB dijabat oleh Plt yakni Menkopolhukam Mahfud Md.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Belum diketahui alasan Presiden Jokowi menujuk Tito Karnavian dan tak memperpanjang waktu jabatan Mahfud MD sebagai MenPAN-RB ad-interim.

Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan sejak 2014 telah mengusulkan 7 pemekaran provinsi Papua berdasarkan wilayah adat.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

Junimart Girsang meminta gubernur tetap melantik penjabat bupati & wali kota, meski usulan namanya ditolak Mendagri Tito Karnavian.

Komisi II akan membahas perintah Mahkamah Konstitusi mengenai regulasi teknis dalam proses pelantikan penjabat kepala daerah.

Aturan turunan pengisan penjabat gubernur diperlukan agar prosesnya tidak diwarnai nuansa 'gelap'.

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.

Baik Riza Patria maupun Anies Baswedan mengaku tak akan mencampuri kewenangan Jokowi dalam memilih nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kriteria calon penjabat gubernur DKI Jakarta sama dengan calon penjabat gubernur lainnya yakni pejabat tinggi setingkat madya atau eselon I.

KSP ingin penjabat kepala daerah bisa aktif menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.