Indeks Mendagri Tito Karnavian

Tiga calon Sekda DKI Jakarta itu adalah Joko Agus Setyono, Dhany Sukma dan Michael Rolandi.

Lukas Enembe absen melantik Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Provinsi Papua Triwarno Purnomo sebagai Pj Bupati Jayapura.

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.

Tito mengangkat staf ahlinya dan satu staf ahli Kejagung sebagai Pj Gubernur di 3 DOB Papua.

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) bersurat ke Mendagri Tito Karnavian agar memfasilitasi pencabutan Pergub DKI Jakarta nomor 207 tahun 2016.

Mendagri Tito berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa bekerja dalam menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta.

Tito berpesan kepada Pj Bupati Tolikara Marten Kogoya untuk mendukung pembentukan DOB Papua. Tolikara akan masuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan.

Mendagri Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).

Tiga kandidat yang usulkan DPRD DKI Jakarta semuanya laki-laki, yaitu Marullah Matali, Heru Budi Hartono dan Bahtiar.

Penjabat kepala daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiga bulan sekali.

KPU hanya bisa pasrah kebutuhan mereka yang telah masuk dalam pengajuan anggaran 2022 tidak dipenuhi secara keseluruhan.

Ombudsman mengatakan Mendagri Tito Karnavian janji membuka ruang partisipasi publik terhadap kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Faldo memastikan roda pemerintahan berjalan baik meski Menpan RB dijabat oleh Plt yakni Menkopolhukam Mahfud Md.

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh bertentangan dengan omongan Mendagri Tito Karnavian sendiri.

Belum diketahui alasan Presiden Jokowi menujuk Tito Karnavian dan tak memperpanjang waktu jabatan Mahfud MD sebagai MenPAN-RB ad-interim.

Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan sejak 2014 telah mengusulkan 7 pemekaran provinsi Papua berdasarkan wilayah adat.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

Calon petugas pemilu juga akan diseleksi kondisi kesehatannya agar kejadian banyaknya petugas pemilu yang meninggal pada Pemilu 2019 tak terulang.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.