Indeks Mendagri Tito Karnavian

Tito mengatakan, Kemendagri membantu BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan MBG di berbagai tempat, terutama di 62 daerah 3T.

Indonesia diketahui memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.

Tito mengatakan, Kemendagri hanya dapat menonaktifkan kepala daerah apabila memenuhi satu dari tiga syarat penonaktifan kepala daerah terpenuhi.

Tito mengingatkan kebutuhan produk halal di berbagai negara sudah menjadi persaingan global sehingga Indonesia perlu mengonsumsi produk halal sendiri.

Satgas MBG diharapkan memperlancar distribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Tito, kepala daerah bisa mengajukan kenaikan biaya operasional asalkan wajar dan dapat diterima masyarakat.

Tito menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skenario lokasi untuk pelaksanaan retret, namun belum merinci lebih lanjut.

Budi Gunawan berjanji menjaga dan mengawasi independensi Polri, termasuk soal kinerjanya.

Modus paling baru menurut Mendagri Tito adalah pejabat daerah mendatangi kantor BPS dan meminta agar angka inflasi dipasang rendah.

Pemerintah pusat sepakat agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi UU Pilkada.

Tito Karnavian sebut sikap pemerintah tegas gubernur Jakarta tetap dipilih langsung rakyat lewat pilkada.

Meski Keppres pemberhentian Mahfud sudah terbit, namun Jokowi mengaku belum mencari nama untuk mengisi jabatan Menko Polhukam yang baru.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah, khususnya penjabat (Pj) kepala daerah untuk mewaspadai kenaikan harga barang dan jasa.

Mendagri Tito menjelaskan alasan tidak mengumumkan Pj Gubernur sebelum pelantikan.

Pemerintah memprediksi puncak musim kemarau 2023 terjadi pada Agustus mendatang.

Mendagri Tito mengimbau seluruh kepala daerah agar membentuk tim yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk mempelajari muatan dalam RUU Kesehatan.

Mendagri Tito Karnavian menyebut terungkapnya kasus korupsi Bupati Kapuas sebagai aksi bersih-bersih lingkungan pejabat daerah dan Kemendagri.

Tito sebut pembenahan bukan pada upaya mengubah sistem, melainkan mengantisipasi potensinya agar tidak ada perpecahan bangsa.

Tito sebut dalam menangani masalah keamanan, pemda perlu menerapkan cara-cara pendekatan pembangunan yang menyejahterakan.