Indeks Mendagri Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian minta pemerintah daerah segera cairkan anggaran Pilkada paling lambat pekan depan.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi, mengaku tidak sepakat jika ada wacana Mendagri Tito Karnavian ikut dalam reshuffle kabinet yang disebutkan Presiden Jokowi.

Sebanyak 84 pemerintah daerah yang jadi pemenang mendapat hadiah total sebesar Rp168 miliar.

Pemerintah Indonesia berjanji memperbaiki data penerima bansos dalam program DTKS Kemensos.

FKUB tingkat nasional akan berada di bawah koordinasi Wapres Ma'ruf Amin.

BNN dan Kemendagri bahas peningkatan pengawasan masuknya narkoba di wilayah perbatasan Indonesia.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran untuk keperluan blangko E-KTP.

Tito mengatakan tambahan anggaran ini menjadi penting lantaran Pilkada Serentak tahun 2020 digelar September-Oktober.

Mendagri Tito Karnavian meresmikan Masjid Nurul Falah di kompleks kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang dikabarkan mundur dari jabatannya.

Sekretaris FPI Munarman menyebut pemerintahan Jokowi terlalu mencampuri urusan dapur FPI.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

Mendagri Tito menyebutkan saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji Kemenag karena masih terganjal beberapa poin di AD/ART ormas tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menyabut Jakarta seperti kampung, tapi lupa bahwa perbaikan ibu kota adalah juga kerja pemerintah pusat.

Penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri, yakni 30 November 2019.

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 karena belajar dari kasus Kudus dan Tulungangung.

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta partai politik dan DPR membahas evaluasi pelaksaan Pilkada langsung.