tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi, mengaku tidak sepakat jika ada wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi salah satu menteri yang ikut dirombak (reshuffle) dalam kabinet yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo, kemarin (28/6/2020).
Hal tersebut disampaikan oleh Johan Budi dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (29/6/2020) siang.
Rapat itu membahas pendapat akhir mini fraksi sebagai sikap akhir--menolak atau menerima--terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU;
Awalnya, Johan Budi menyinggung mengapa Menkumham Yasonna Laoly tidak hadir saat rapat dan mempertanyakan komitmennya dalam memutuskan bersama-sama masalah pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.
"Kita [Komisi II] ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini, tidak ada kejelasan. Dan yang meminta penundaan [Pilkada 2020 pada] 9 Desember itu adalah pemerintah," kata Johan Budi.
Kata Johan, komitmen itu dipertanyakan karena salah satu pihak yang meminta Pilkada 2020 ditunda, Menteri Yasonna, justru tidak hadir dalam rapat. Ia meminta pimpinan Komisi II DPR RI agar bersikap tegas.
"Nanti kalau tidak juga hadir, kalau lihat suratnya Pak Menkumham enggak mau hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai soal penundaan 9 Desember tadi. Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham, melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja," katanya.
Namun, di hadapan Tito di dalam rapat, tiba-tiba Johan Budi mengusulkan agar mantan Kapolri itu tidak ikut direshuffle. Mengingat, kata Johan, ada rumor beredar Tito akan kena reshuffle.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tidak direshuffle saya kira, soalnya saya denger akan ada reshuffle, terima kasih," katanya.
Sebelumnya, Pihak Istana merilis isi pengantar Presiden Jokowi dalam rapat paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video tersebut, Jokowi jengkel kepada para menteri. Ia melihat para menteri masih bekerja selayaknya situasi normal hingga membuatnya kesal. Sebab, anggaran Kementerian dan tindakan para menteri masih terlihat normal.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ngga punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi dalam video yang diunggah pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyindir sejumlah kementerian dalam rapat tersebut. Ia menyindir soal penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan hanya 1,53 persen dari total anggaran Rp75 triliun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai Kementerian Kesehatan seharusnya bisa membeli alat kesehatan, membayar tunjangan tenaga medis secara langsung. Uang tersebut seharusnya bisa mendorong ekonomi masyarakat saat pandemi.
Jokowi menekankan kalau dirinya akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia. Bahkan, Jokowi tidak menutup kemungkinan menutup lembaga hingga reshuffle demi rakyat.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," tegas Jokowi.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tutur Jokowi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
