tirto.id - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kerjanya. Hal tersebut merespons video rapat kabinet pada tanggal 18 Juni lalu, yang baru diunggah kemarin (28/6/2020).
Andreas menilai pidato Jokowi di Istana Bogor di hadapan para pembantunya, menteri kabinet, dan pimpinan lembaga tinggi negara jelas bernada keras dengan pesan yang tegas.
"Kata kuncinya adalah evaluasi kinerja para pembantu presiden soal krisis, respons sense of crisis dari para pembantu presiden yang terlihat dalam kinerja di masing-masing kementerian dan lembaga," kata Andreas lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020) pagi.
Ia menduga, dengan melihat gestur dalam pidato tersebut, akan ada perombakan (reshuffle) kabinet. Terutama, kata Andreas, perombakan itu dilakukan kepada menteri-menteri yang kurang tanggap akan sense of crisis.
"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi, dan pemulihan ekonomi," katanya.
Oleh karena itu, Andreas menilai kemungkinan langkah perombakan (reshuffle) kabinet yang diutarakan Jokowi dalam pidato perlu segera direalisasikan.
"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumor politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," lanjutnya.
Pihak Istana merilis isi pengantar Presiden Jokowi dalam rapat paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video tersebut, Jokowi jengkel kepada para menteri. Ia melihat para menteri masih bekerja selayaknya situasi normal hingga membuatnya kesal. Sebab, anggaran Kementerian dan tindakan para menteri masih terlihat normal.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ngga punya perasaan? Suasana ini krisis," kata Jokowi dalam video yang diunggah pada Minggu (28/6/2020).
Jokowi menyindir sejumlah kementerian dalam rapat tersebut. Ia menyindir soal penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan hanya 1,53 persen dari total anggaran Rp75 triliun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai Kementerian Kesehatan seharusnya bisa membeli alat kesehatan, membayar tunjangan tenaga medis secara langsung. Uang tersebut seharusnya bisa mendorong ekonomi masyarakat saat pandemi.
Jokowi menekankan kalau dirinya akan mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia. Bahkan, Jokowi tidak menutup kemungkinan menutup lembaga hingga reshuffle demi rakyat.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," tegas Jokowi.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tutur Jokowi.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
