Indeks Mendagri Tito Karnavian

Politik
Senin, 25 Nov 2019

Dalih KPU Larang Eks Koruptor di Pilkada: Belajar dari Kasus Kudus

Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 karena belajar dari kasus Kudus dan Tulungangung.
Hukum
Jumat, 22 Nov 2019

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Kok Bisa Mendagri Tito Gegabah?

Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.
Sosial Budaya
Senin, 18 Nov 2019

Mendagri Usul Kedewasaan Demokrasi Jadi Tolak Ukur Pilkada Langsung

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.
Politik
Senin, 18 Nov 2019

Mendagri Tito Karnavian Bantah Ingin Kembalikan Pilkada Lewat DPRD

Tito berkilah dirinya hanya mengusulkan agar Pilkada langsung dievaluasi.
Politik
Jumat, 8 Nov 2019

Wakil Ketua MPR Minta Parpol & DPR Serius Evaluasi Pilkada Langsung

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta partai politik dan DPR membahas evaluasi pelaksaan Pilkada langsung.
Hukum
Rabu, 6 Nov 2019

Datang Terlambat RDP, Mendagri Tito Karnavian Ditegur Komisi II DPR

Mendagri Tito Karnavian ditegur oleh Komisi II DPR RI karena terlambat datang ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana hari ini.
Sosial Budaya
Jumat, 1 Nov 2019

Bicara Larangan Cadar, Mendagri Ingatkan ASN Bukan Karyawan Swasta

Para ASN harus mengikuti aturan berpakaian, sehingga bila melanggar terkena sanksi.
Politik
Jumat, 1 Nov 2019

Tito Enggan Intervensi Polemik Anies & DPRD DKI soal KUA-PPAS 2020

Kementerian Dalam Negeri akan memastikan APBD 2020 bermanfaat bagi masyarakat.
Hukum
Selasa, 29 Okt 2019

Mahfud: Kasus Novel Harus Diselesaikan dengan Baik-Baik

Menkopolhukam Mahfud MD menilai kasus penyiraman air keras Novel Baswedan harusnya diselesaikan secara baik-baik dan penuh damai.
Sosial Budaya
Selasa, 29 Okt 2019

Polri Minta Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Digalakkan di Era Tito

Peraturan daerah wajib lapor bagi tamu 1X24 jam, kembali digalakkan di era Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian guna mencegah penyebaran paham radikalisme.