Menuju konten utama

Rp252,78 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, Terbanyak di Jatim

Dana Pemprov Jawa Timur yang mengendap di bank sebesar Rp27,25 triliun.

Rp252,78 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank, Terbanyak di Jatim
Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan usai melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (17/7/2020).(ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras)

tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sekitar Rp252,78 triliun dana pemerintah daerah mengendap di perbankan per 30 September 2020. Menurut data yang ia paparkan, pemerintah daerah di pulau Jawa tergolong paling banyak menyimpan dananya di bank.

“Provinsi ditotal Rp76,78 triliun ada di bank dalam bentuk deposito. Kabupaten/kota ditotal Rp167,13 triliun di dalam deposito. Ini disimpan untuk dapat bunganya tidak beredar ke masyarakat,” ucap Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Jawa Timur menjadi daerah dengan simpanan pemda tertinggi di bank dari 34 provinsi. Jumlahnya mencapai Rp27,25 triliun.

Jumlah dana simpanan pemda ini merupakan saldo simpanan berdasarkan lokasi bank berada. Saldo simpanan pemda di perbankan pada suatu daerah bisa jadi tidak hanya milik dari pemda setempat, tetapi ada kemungkinan milik pemda lain yang membuka rekening di bank daerah tersebut.

Selanjutnya ada Jawa Barat senilai Rp21,67 triliun, Jawa Tengah Rp21,12 triliun. Lalu ada DKI Jakarta Rp19,94 triliun.

Di posisi kelima ada Papua dengan dana Rp15,45 triliun yang mengendap. Selanjutnya diikuti Kalimantan Timur (Rp12,83 triliun), Aceh (Rp11,59 triliun), Sumatera Utara (Rp10,55 triliun) dan provinsi lainnya.

Adapun jumlah terendah dimiliki oleh Maluku Utara dan Gorontalo. Keduanya hanya menyimpan dana Rp1,4 triliun dan Rp1,33 triliun.

Tito meminta pemerintah daerah segera menggunakan anggaran yang mereka miliki agar manfaatnya bisa segera sampai ke masyarakat. Jika tidak, ia akan mengirim timnya sendiri untuk mendorong penyerapan anggaran sehingga bisa lebih baik lagi.

“Kalau susah didorong ya terpaksa nanti Inspektorat Jenderal kemendagri saya minta turun mengecek kemana dana ini kenapa gak turun. Kenapa realisasi rendah,” ucap Tito.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan