tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memangkas ribuan aplikasi milik pemerintah yang ada saat ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate menilai banyaknya aplikasi justru tidak membuat efisien setiap kementerian/lembaga, bahkan unit kerja memiliki aplikasi masing-masing.
"Pemerintah saja gunakan 24.400 aplikasi, tidak efisien, bekerja sendiri-sendiri. Di setiap K/L atau pemda punya aplikasi yang beda-beda setiap unitnya, sangat tidak efisien," katanya di Nusa Dua Bali, ditulis Selasa (12/7/2022).
Dia menuturkan dari 24.400 aplikasi hanya perlu delapan aplikasi untuk berbagai layanan pemerintah. Karena itu pihaknya akan membuat satu aplikasi khusus, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai kementerian/lembaga. Diharapkan bisa mempermudah dan membuat pekerjaan lebih efisien.
"Kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi Indonesia, paling tidak hanya cukup delapan aplikasi yang terintegrasi yang memudahkan komunikasi," ungkapnya.
Jhonny memperkirakan efisiensi tersebut bisa menghemat puluhan ribu triliunan anggaran pemerintah yang selama ini digunakan untuk membuat aplikasi. Dia berharap penghematan ini dapat memberikan dampak luar biasa terhadap kemajuan digitalisasi di tanah air.
"Saya meyakini efisiensi akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini, puluhan ribu triliun ini hematnya. Kalau ini bisa dilakukan ini luar biasa untuk kita. Banyak hal yang kita lakukan saat ini untuk ICT infrastruktur," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan banyak aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah tidak bisa dioperasikan. Padahal saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi, bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi.
"Bayangkan, kemudian setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Banyaknya aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien. Sebab banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi, padahal seharusnya ada interoperabilitas sehingga tidak membingungkan masyarakat.
"Jadi disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi, jadi tidak tiap orang (kementerian/lembaga) buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan lebih coordinate," jelasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
