Indeks Majelis Ulama Indonesia

Setelah melakukan gelar perkara kasus pemerasan terkait sertifikasi halal MUI, Polri akan memanggil salah satu terlapor di kasus ini, yakni Mahmood Abo Annaser.

Ahmad Ramzy menyebut lawan kliennya berkomplot. Sebaliknya Ikhsan Abdullah menyebut Tatari memoles cerita.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal resmi bekerja pada Oktober 2019. Mengambil alih sebagian tugas MUI.

Abo Annaser, warga Selandia Baru, membantah tudingan ia melakukan pemerasan.

MUI menunjuk wakil ketua komisi hukum demi menyelesaikan kasus tuduhan pemerasan yang melibatkan pejabatnya.

Sebuah badan sertifikasi halal di Jerman mengaku diperas 50 ribu Euro demi mendapatkan pengakuan halal dari MUI.

Dewan Masjid Indonesia (DMI), Syafruddin mengutuk perbuatan SM (52), nekat masuk ke Masjid Al Munawaroh, Sentul dengan membawa seekor anjing dan memarahi jemaah di sana.

Din Syamsuddin menyesalkan penolakan terhadap kehadiran Felix Siauw untuk berceramah di Masjid Fatahillah, Balai Kota DKI Jakarta. 

Din Syamsuddin berharap putusan majelis hakim MK dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 bisa memenuhi rasa keadilan. 

MUI meminta masyarakat tenang menghadapi hasil putusan sengketa Pilpres 2019 di sidang MK yang berlangsung Kamis (27/6/2019).

Penerapan aturan syariah di RSUD Kota Tangerang menuai kritik. Aturan ini berdasarkan kepada keputusan DSN MUI yang diketuai Ma'ruf Amin.

MUI mengecam aksi kerusuhan 22 Mei yang terjadi selama 2 hari dan pada bulan Ramadan.

Pemantauannya akan dibagi menjadi dua tahap yaitu pekan pertama Ramadan dan tahap kedua bulan puasa. Serta akan berlangsung pada pukul 17.00-20.00 atau sebelum dan sesudah berbuka dan pukul 03.00-05.00 atau sebelum dan sesudah sahur.

Ma'ruf memastikan akan mundur dari Ketua Umum MUI apabila sudah resmi menjadi wakil presiden RI.

Pengurus MUI Pusat, Yusnar Yusuf mempertanyakan hasil Ijtima Ulama III. Salah satu alasannya, menurut Yusnar, yang bisa melakukan Ijtima Ulama adalah lembaganya. 

MUI menilai hasil Ijtima Ulama III tidak tepat karena bertentangan dengan regulasi tentang pemilu.

Ma'ruf mengatakan, seharusnya MUI tidak mengurusi masalah Pilpres sampai pada hal teknis, seperti meminta Cawapres mengundurkan diri.

Huzaemah T Yanggo menegaskan bahwa keluarnya fatwa haram tidak ada hubungannya dengan Ketua MUI non-aktif Ma'ruf Amin karena fatwa golput haram sudah dikeluarkan lewat Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada 2009.

"Kalau kita tidak gunakan hak pilih kita kemudian terjadi chaos itu kesalahan Anda," ucap Muhyiddin.

Kementerian Kominfo menunggu hasil kajian MUI soal PUBG karena menganggap lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk menilai dampak game itu secara etik dan moral.