Indeks Mahkamah Kehormatan Dewan

Pidato Victor Laiskodat dinilai bernada provokasi dan mengganggu kerukunan umat beragama.

Ade Komarudin menyesalkan soal keputusan MKD yang memberi sanksi terhadapnya. Kini, ia meminta agar MKD dapat mengembalikan nama baiknya dengan mencabut sanksi itu.

Pengamat komunikasi politik menilai, langkah yang dilakukan Ade Komarudin untuk memulihkan nama baik sudah tepat.

MKD memutuskan untuk memberhentikan Ade Komarudin dari jabatannya sebegai Ketua DPR setelah terbukti melakukan pelanggaran etik dalam kasus pemindahan mitra kerja BUMN dari Komisi VI ke Komisi XI dan kasus penundaan pembahasan RUU Pertembakauan.

Ketua DPR Ade Komarudin telah terbukti melakukan pelanggaran sedang berdasarkan keputusan Mahkamah Kehormatan DPR. Ade pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Sdewan Kehormatan karena melanggar kode etik. Mereka diduga berupaya menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika meyampaikan orasi dalam demo 4 November lalu.

MKD memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Mengacu pada putusan MK, MKD menyebut bahwa alat bukti dalam persidangan Setya Novanto sebelumnya, tidak sah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sebaiknya format sidang Mahkamah Kehormatan Dewan meniru konsep sidang di Amerika Serikat. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.