Indeks Mahfud Md

Menkopolhukam Mahfud MD meminta para pemudik dan pengemudi untuk tidak mengonsumsi obat-obatan yang mengganggu kelancaran perjalanan mudik.

Mahfud MD mengatakan Bima adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab sendiri sehingga tak boleh ada intimidasi ke pihak keluarga.

Satgas TPPU yang dibentuk Mahfud MD dkk dinilai semestinya melibatkan pihak independen di luar pemerintahan.

Informasi yang menyebut bahwa Bambang Pacul ditangkap KPK karena dinilai terbukti terlibat dana TPPU senilai Rp349 triliun bersifat salah dan menyesatkan.

Mahfud MD akan menyeret semua pihak yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan membuat tim satuan tugas (Satgas) untuk mengusut dugaan TPPU mencapai Rp349 triliun.

Informasi yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani mengaku sempat dibayar oleh Arteria Dahlan untuk tutup mulut bersifat salah dan menyesatkan.

Informasi yang tersebar di Facebook menyebut Arteria Dahlan dicopot dari jabatan di DPR RI menyusul konflik dengan Mahfud MD.

Mahfud MD menyerahkan masalah mutasi Brigjen Endar Priantoro ke KPK dan Polri. Ia sebut "itu soal teknis."

Berikut cerita lengkap kisruh antara Mahfud MD dan Komisi 3 DPR soal dana Kemenkeu.

Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis mendorong agar pemerintah melakukan penyidikan terkait dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.

"Wamenkeu mengakui tidak ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Menko Polhukam/PPATK tentang dugaan pencucian uang," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menteri apa dan kenapa debat dengan DPR RI soal dana Rp394 triliun?

Ketua Komite TPPU, Mahfud MD menuturkan Sri Mulyani tidak memperoleh data-data transaksi  janggal secara benar dari bawahannya.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut pengungkapan transaksi janggal Rp349 triliun bermula dari viralnya harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun.

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.

Benny K Harman berseloroh yang dilakukan Mahfud MD sudah seperti oposisi yang mengkritik kinerja pemerintah.

Mahfud MD yakin tak ada aturan yang melarang dirinya mengumumkan LHA PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.