Indeks Mahfud Md

Mahfud MD sebut Jokowi sudah mengantongi nama Kepala BNPT pengganti Komjen Boy Rafli Amar.

DPR hanya mengundang Ketua Komite TPPU Mahfud MD dan Sekretaris Komite TPPU Ivan Yustiavandana  terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan sikap politik Indonesia dalam polemik pembatalan FIFA atas drawing Piala Dunia 2023.

Mahfud mengaku akan menjelaskan secara terang tentang dugaan pencucian uang hingga Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.

Komisi III DPR RI berharap Mahfud berani mengungkap seluruh data transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang disebut nilainya mencapai Rp349 triliun.

Menkopolhukam Mahfud MD menilai wajar ada orang yang menolak pengesahan Perppu Ciptaker menjadi UU.

Informasi yang menyebutkan Mahfud MD menemukan bukti transfer senilai Rp300 triliun dari Sri Mulyani ke Luhut bersifat salah dan menyesatkan.

Menkopolhukam Mahfud MD mempersoalkan logika bahwa temuan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Kemenkeu merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu.

Kata Mahfud MD pemerintah akan mengabaikan putusan PN Jakarta Pusat untuk menunda pemilu, meski nanti pada tingkat banding hasilnya kembali kalah.

Mahfud MD mengatakan ASN pamer harta di media sosial tidak etis, tetapi tindakan itu sulit diproses hukum bila tidak ada kasus.

Mahfud menegaskan permintaan maaf tidak bisa menghapus perbuatan pidana.

Mahfud mengatakan meski PPATK sudah melaporkan kejanggalan transaksi keuangan sejak 2012, namun KPK hingga saat ini belum juga menindaklanjutinya.

Mahfud menegaskan aparat sudah mengetahui titik koordinat TPNPB-OPM Egianus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air.

Mahfud MD enggan berkomentar soal vonis hakim 1 tahun 6 bulan atau lebih rendah dari tuntutan Eliezer yang mencapai 12 tahun.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah berupaya untuk menyelamatkan pilot Susi Air Captain Phillips yang disandera dengan pendekatan persuasif.

Mahfud MD mengklaim pemerintah sudah habis-habisan memberantas korupsi, sehingga tak mau disalahkan sepihak bila Indeks Persepsi Korupsi turun.

Mahfud MD memastikan pemerintah akan revisi UU Koperasi dan meminta DPR untuk ikut membantu percepatan prosesnya.