Indeks Mahar Politik

"Kemarin Pak SBY telah mengirimkan dua putranya untuk mengawal pendaftaran Prabowo-Sandiaga. Jadi nggak akan ada masalah lagi,” jelas Habiburokhman.

"Kagak bener itu. Enggak ada cerita-cerita itu. Sudahlah enggak usah diperhatikan. Kontraproduktif. Jadi enggak ada soal cerita soal itu. Itu ngarang-ngarangnya aja," kata Fuad.

Partai Demokrat secara institusi telah menganggap masalah itu beres serta menegaskan dukungannya terhadap pencalonan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Kami agak terkejut dimana ada juga isu dan informasi bahwa Pilpres ditandai dengan politik uang atau mahar," kata Jhonny

"Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan," ujar Ledia.

Andi Arief menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus" dan menyatakan Demokrat tidak lagi bersedia berkoalisi dengan PKS, PAN dan Gerindra di Pilpres 2019.

Bawaslu tidak bisa melakukan penyidikan tentang dugaan adanya mahar politik kasus La Nyalla-Prabowo, karena tidak ada laporan maupun bukti yang memperkuat dugaan tersebut.

Materi dialog dalam pagelaran teater saat peringatan Harlah Megawati Soekarnoputri memuat banyak sindiran politik, dari isu mahar politik hingga program Presiden Joko Widodo.

Penelusuran dugaan mahar politik La Nyalla diserahkan Bawaslu Jatim ke Tim Sentra Gakkumdu.

Guna mengatasi potensi korupsi dana partai dan mahar politik, kader atau anggota partai dapat aktif melaporkan dugaan penyelewengan ini kepada penegak hukum.

Bawaslu Jatim dianggap berlebihan oleh Andre karena La Nyalla telah mengaku tak pernah ada mahar politik.

La Nyalla sudah dua kali tidak memenuhi undangan Bawaslu dalam kasus dugaan mahar politik.

Bawaslu sulit untuk mengungkap praktik mahar politik yang dibungkus dengan istilah "dana saksi" karena belum ada aturan yang jelas.

Pemanggilan La Nyalla berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah pasal 47 atau pasal 187 b atau pasal 187 c UU nomor 10 tahun 2016 Pilkada.

Abhan menegaskan bahwa mahar politik dilarang oleh UU Pilkada.

Tak ada mahar dan syarat saat Jusuf Kalla usulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI ke Prabowo Subianto.

"Hari ini kami memanggil Pak La Nyalla untuk klarifikasi," kata komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi.

Prabowo selalu menanyakan berapa jumlah dana yang dimiliki calon jika memakai Gerindra untuk Pilkada.

“Kalau untuk jadi gubernur minimal Rp300 miliar. Itu paket hemat. Untung kita di Jakarta kemarin ya adalah Sandi punya duit dikit lah. Tapi ada berapa orang kayak sandi?" kata Prabowo.

Kamil menegaskan bahwa Gerindra tidak meminta mahar sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada.