Indeks Mahar Politik

Praktik mahar politik meningkatkan potensi penyalahgunaan sumber daya atau wewenang ketika seorang politisi terpilih menjadi pejabat.

Ide licik Bupati Pati Sudewo muncul usai mengetahui adanya pengumuman pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada akhir 2025.

Mardiono menegaskan tidak ada mekanisme mahar atau syarat penyerahan uang apabila ingin menjadi kader atau caleg PPP, termasuk Sandiaga Uno.

Meski PPP menolak politik uang, Arsul Sani tidak memungkiri dalam proses pemilu tetap membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit.

Menurut ICW, Bawaslu RI tidak serius menangani kasus dugaan mahar politik yang melibatkan Sandiaga Uno.

Bawaslu menyatakan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai aturan, dan hasilnya Sandiaga tak terbukti melakukan praktik mahar.

"Bawaslu pemalas dan enggak serius. Kalau jadi komisioner cuma duduk di belakang meja, itu sih bukan pengawas namanya, tapi mirip mandor jaman Belanda."

"Pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum."

Andi Arief melalui akun Twitternya mengatakan Sandiaga membayar masing-masing Rp500 miliar untuk menjadi cawapres.

Kehadiran Andi Arief ke Bawaslu tidak akan mengganggu kinerja koalisi dalam memenangkan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Politikus Gerindra Habiburokhman mengklaim ancaman ke Andi Arief tidak datang dari pengurus partai pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Gerindra menganggap Bawaslu tak perlu mengeluarkan panggilan ketiga untuk Andi Arief. Gerindra pun meminta Bawaslu tidak memperpanjang kasus dugaan mahar politik dari Sandiaga.

Andi Arief memberikan tiga opsi klarifikasi ke Bawaslu.

Andi Arief berharap kasus mahal politik Rp500 miliar ini cepat terselesaikan sehingga tidak membebani proses pencawapresan Sandiaga Uno.

Andi kembali dipanggil karena tak memenuhi panggilan pertama yang dijadwalkan 20 Agustus lalu.

Badan Pengawas Pemilu akan memanggil Sandiaga Uno terkait isu mahar Rp500 miliar.

Farhat Abbas menyatakan Presiden Joko Widodo sebenarnya bisa meminta Polri untuk mengusut kasus dugaan pemberian mahar politik oleh Sandiaga Uno.

Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengklaim belum ada penyetoran dana kontribusi dari capres-cawapres untuk biaya kampanye.

Sandiaga membantah pemberitaan yang menyebut bahwa dirinya mengakui telah menyetor duit Rp500 miliar kepada PAN dan PKS.

“Kami berkonsultasi dengan kepolisian, apakah uang tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perbankan,” kata Koordinator Masyarakat Pilpres Bersih Lisman Hasibuan.