Menuju konten utama

PPP Bantah Terima Mahar dari Sandiaga Uno

Mardiono menegaskan tidak ada mekanisme mahar atau syarat penyerahan uang apabila ingin menjadi kader atau caleg PPP, termasuk Sandiaga Uno.

PPP Bantah Terima Mahar dari Sandiaga Uno
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (ketiga kiri) didampingi Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi (kedua kiri), Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (kanan) secara simbolis memberikan kartu tanda anggota (KTA) PPP kepada Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kanan) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (14/6/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

tirto.id - Plt Ketua Umum PPP Mardiono membantah isu adanya mahar yang dibayangkan oleh Sandiaga Uno saat masuk menjadi kader PPP. Dirinya menantang apabila ada jumlah uang yang diberikan Sandiaga Uno kepada DPP PPP dia memohon agar disebutkan berapa jumlahnya.

"Kasih tahu saya berapa jumlahnya?" kata Mardiono di sela acara Rapimnas PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Mardiono menegaskan bahwa tidak ada mekanisme mahar atau syarat penyerahan uang apabila ingin menjadi kader atau caleg PPP. Dirinya mengklaim bahwa menjadi kader PPP adalah dalam rangka berjuang dan mengabdi di masyarakat.

"Kita di PPP adalah meneguhkan jalan Perjuangan dan kita berkhidmat untuk berjuang," terangnya.

Mardiono meminta apabila ada kader atau pengurus partai yang melakukan pungutan maka risikonya adalah dipecat atau dibatalkan proses pencalonannya di Pemilu 2024.

"Boleh dicek teman teman media apakah ada caleg yang dipungut. Kalau ada yang memungut nanti saya batalkan," tegasnya.

Dalam Rapimnas kali ini, PPP akan membahas sejumlah tugas yang akan diemban oleh Sandiaga Uno ke depannya. Mardiono mengungkapkan tugas yang akan diberikan Sandiaga Uno nantinya cukup berat namun akan sesuai dengan kapasitasnya.

"Melalui pembahasan ini Pak Sandi akan kita beri tugas sebagaimana nanti ditentukan oleh PPP dalam menghadapi Pemilu," ungkapnya.

Adapun tugas atau jabatan yang diberikan, Mardiono enggan memberitahukan. Namun dia menjamin bahwa jabatan yang akan oleh Sandiaga sesuai dengan aturan dan konstitusi internal PPP.

"Nanti akan dibahas. Kita punya konstitusi, kita punya mekanisme yang sudah baku," jelasnya.

Baca juga artikel terkait PPP atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto