Indeks Lembaga Penjamin Simpanan

Menurut Anggito, pemisahan antara transaksi konvensional dan transaksi syariah baru dapat ia lakukan ketika menjabat sebagai Ketua LPS.

Kredit perbankan diyakini tumbuh sampai 12% terpengaruh WFA dan konsumsi masyarakat.

Kenaikan tabungan di atas Rp5 miliar sepanjang 2025 melonjak 22,76%. LPS sebut dipengaruhi penempatan dana SAL pemerintah.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar rapat di Kementerian Keuangan dengan berbagai pembahasan, salah satunya nilai tukar rupiah.

LPS juga menetapkan TBP simpanan rupiah pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00 persen.

Anggito sebut tiga BPR berhasil diselamatkan seiring dengan adanya investor baru yang masuk.

Sebelumnya, OJK telah mengusulkan agar LPS ikut menangani “asuransi sakit” dan diatur dalam RUU P2SK.

Anggota Dewan Gubernur BI hanya dapat diberhentikan dengan Keputusan Presiden, dan tidak dapat diberhentikan kecuali karena alasan-alasan tertentu.

Mekanisme program penjaminan polis asuransi masih dibahas OJK bersama LPS.

LPS dinilai perlu mengupayakan penyelamatan perusahaan jasa asuransi insolven, sebagaimana lembaga tersebut "menyembuhkan" bank-bank sakit

Anggito sebut jabatan Ketua LPS dapat ia emban lantaran telah mendapat mandat dari Prabowo.

Simpanan individu yang mendapat special rate mencapai Rp424,55 triliun per Agustus 2025—porsi signifikan dari total DPK.

Didik menekankan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk menjaga rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) perbankan.

Nama Anggito sebagai calon ketua LPS baru muncul belakangan. Namun Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberi dukungan penuh kepadanya.

Penunjukan ini menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan.

LPS masih akan memantau arah kebijakan moneter yang akan ditempuh Bank Indonesia ke depan.

Simpanan masyarakat di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 4,76 persen secara tahunan pada Juli 2025, lebih lambat dari Juni yang tumbuh 4,89 persen.

LPS turut melihat adanya ruang penurunan TBP usai Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan.

LPS akan turut membantu peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Proses pencabutan izin dilakukan murni berdasarkan pertimbangan hukum dan profesionalitas. Simak selengkapnya.