Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut menjamin simpanan masyarakat yang ditempatkan di koperasi, sebagaimana penjaminan yang selama ini berlaku untuk deposito di perbankan.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sambutannya pada pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 yang digabung dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Airlangga menyampaikan permintaan itu di hadapan Kepala Eksekutif LPS, Anggito Abimanyu, yang turut hadir dalam acara tersebut.
"Jangan kita buat Pak Anggito Abimanyu hidup tenang. Karena dengan makroprudensial aman, perbankan aman, Pak Anggito hidupnya tenang. Jadi tadi kita bicara bagaimana kalau kita membantu UMKM dan koperasi. Bisa enggak simpanan masyarakat di koperasi dijamin juga sama LPS?" kata Airlangga.
Airlangga menilai perluasan cakupan penjaminan tersebut bukan pekerjaan yang sulit dilakukan, termasuk jika membutuhkan revisi aturan. Ia bahkan menyebut nama Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, untuk turut mengawal proses amandemen undang-undang yang diperlukan.
"Nah, ini PR-nya saya pikir gampang, Pak Anggito. Kita tugaskan saja Pak Misbakhun, termasuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan. Masa kita masyarakat, taruh deposito di perbankan dijamin, tetapi kalau taruh di koperasi tidak dijamin. Nah, mumpung LPS uangnya lagi banyak," ujarnya.
Dukungan terhadap UMKM dan koperasi ini, kata Airlangga, tidak lepas dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut perekonomian nasional pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dengan inflasi terjaga di level 3,19 persen.
"Bapak, Ibu yang kami hormati, ekonomi kita di semester I alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen," ujarnya.
Ia menyampaikan salah satu instrumen yang selama ini digunakan pemerintah untuk mendorong produktivitas sektor UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang realisasinya per akhir Agustus 2026 telah mencapai Rp234,17 triliun dari total plafon sekitar Rp290 triliun.
"Dari segi produksi, pemerintah mendorong produktivitas melalui program Kredit Usaha Rakyat yang anggarannya mendekati 290 triliun dan realisasinya sampai dengan akhir Agustus mencapai 234,17 triliun atau 17 persen daripada plafon. Dan ini termasuk juga Kredit Usaha Rakyat untuk nelayan dan petani alsintan," katanya.
Selain KUR, Airlangga turut memaparkan sejumlah program bantuan yang menyasar daya beli masyarakat menjelang akhir tahun, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga senilai Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta keluarga penerima manfaat, hingga bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober-Desember 2026 bagi 33,2 juta penerima.
Dalam sambutan yang sama, Airlangga juga menekankan pentingnya perluasan akses keuangan formal bagi masyarakat, termasuk lewat pembukaan rekening bank bagi penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum memilikinya. Menurut data yang ia sampaikan, jumlahnya mencapai sekitar 74 juta orang.
"Kalau dana yang kita berikan Rp50.000, itu maka dana yang diperlukan adalah sekitar 3,8 triliun. Nah, ini yang kami sedang bahas dengan Bapak Presiden," ujarnya.
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Hendra Friana
