Indeks Layanan Transportasi Online

Kecuali Indonesia, banyak pemain lokal ojek online di Asia Tenggara yang angkat tangan menandingi Grab.

Ekspansi ke Vietnam, Go-Jek lewat Go-Viet masih kalah saing dari Grab.

BPKN meminta pemerintah agar segera menyusun aturan hukum yang jelas terkait transportasi online.

Menkominfo Rudiantara mendukung perluasan jangkauan transportasi berbasis online seperti Go-Jek, karena dapat mengurangi tingkat ketimpangan (gini ratio) dalam negeri.

Status perusahaan aplikasi yang bukan sebagai perusahaan transportasi membuatnya tidak memiliki kewajiban atas keselamatan pengemudi dan penumpang.

Pengemudi ojek daring ingin ada regulasi yang mengatur pekerjaan mereka. Tapi hal itu terhalang UU LLAJ karena kendaraan roda dua tidak masuk sebagai angkutan umum.

Tuntutan dari para pengunjuk rasa ini adalah payung hukum, terutama soal tarif agar tidak merugikan pengemudi.

Demonstrasi dilakukan untuk menuntut pemerintah menyusun regulasi mengenai penyelenggaraan layanan transportasi ojek online.

Sopir taksi dan ojek online melakukan aksi di depan Gedung Sate untuk menuntut regulasi yang melegalkan mereka.

Situasi transportasi online di Bekasi masih kondusif dan tidak terimbas larangan Dishub Jabar.

Amerika Serikat punya UU tentang Praktik Korupsi di Luar Negeri (FCPA) untuk mencegah korupsi dalam bisnis internasional.

“Jika ada indikasi tindak pidana korupsi dapat melaporkan ke KPK, atau pun Polri dan Kejaksaan,” kata Febri.

Dirlantas Polda Metro Jaya  merespons soal dugaan kasus suap yang melibatkan institusinya dalam kasus Uber.

Asosiasi sopir taksi online menilai putusan MA terkait Permenhub 26/2017 merugikan mereka. Sebab putusan MA itu menyebabkan tak ada aturan yang mengawasi usaha transportasi berbasis aplikasi.

Layanan transportasi berbasis dalam jaringan di Asia Tenggara, Grab, dikabarkan mendapat suntikan dana sebesar 2 miliar Dolar AS.

Uber Technologies Inc akan menyediakan layanan angkutan udara dengan taksi terbang di Texas dan Dubai pada 2020, menurut Chief Product Officer Uber Jeff Holden.

Perusahaan penyedia jasa transportasi via aplikasi minta masa tenggang sembilan bulan sejak revisi aturan berlaku 1 April lalu.

Konsep "mitra" dalam transportasi online terdengar keren tetapi sebetulnya biasa saja.

Ketua YLKI, Tulus Abadi menyatakan regulasi mengenai transportasi online belum menyentuh aspek perlindungan terhadap data pribadi konsumen. 

Para anak muda yang berani menangkap peluang bisnis di daerah mencoba merintis ojek online, yang belum terjamah ekspansi perusahaan jasa serupa bermodal besar.