Indeks Law Government

Hukum
Selasa, 19 Apr 2022

DPR: Vonis Bebas Dekan FISIP Unri Bentuk Kegagalan Lindungi Korban

Dekan FISIP Universitas Riau nonaktif Syafri Harto dovonis bebas dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi bimbingannya.
Hukum
Selasa, 19 Apr 2022

BOS Kemenag 2022 Kapan Cair: Login di Portal bos.kemenag.go.id

Kapan BOS Kemenag 2022 cair dan cara mencairkannya melalui bos.kemenag.go.id.
Hukum
Selasa, 19 Apr 2022

Kendaraan Berat Dilarang Lewat Jalan Arteri Mulai H-7 Lebaran

Truk angkutan berat sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan arteri selama arus mudik lebaran 2022.
Hukum
Selasa, 19 Apr 2022

Polisi Tak Menilang Pelanggar Ganjil Genap Jalan Tol saat Mudik

Pelanggar ganjil genap jalan tol saat mudik lebaran 2022 akan diminta keluar lewat pintu tol terdekat.
Hukum
Selasa, 19 Apr 2022

Kasus DNA Pro: Polisi bakal Periksa Lesti-Billar, Billy hingga Yosi

Bareskrim Polri juga menjadwalkan pemeriksaan DJ Una, Virzha, Rossa hingga Ello pada pekan depan.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Di Balik Laporan Kemenlu AS yang Menyorot TWK KPK & Lili Pintauli

ICW menilai komitmen bersih-bersih bisa dilakukan dalam waktu dekat dengan menindak Lili Pintauli serta Firli Bahuri yang tersangkut masalah.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Doni Salmanan ke Kejaksaan

Berkas perkara Doni Salmanan dilimpahkan ke kejaksaan hari ini (18/4/2022).
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

ICW: Pemerintah Belum Serius Lakukan Pemberantasan Korupsi

Nilai kerugian negara akibat korupsi semakin meningkat, menurut ICW mengindikasikan pengelolaan anggaran oleh pemerintah semakin buruk setiap tahunnya.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Densus: NII Sumbar Berencana Turunkan Pemerintah Jelang Pemilu 2024

NII Sumbar berencana mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Jokowi Ingatkan Tantangan Kejahatan Siber Meningkat di Masa Depan

Jokowi minta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Tanggapi Laporan AS, KPK: Sidang Etik dan TWK Sesuai Prosedur

KPK mengklaim tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Hukum
Senin, 18 Apr 2022

Polri Terbitkan Red Notice untuk 3 Tersangka Kasus DNA Pro

Bareskrim Polri memasukkan enam tersangka yang belum tertangkap ke Daftar Pencarian Orang (DPO).
Hukum
Minggu, 17 Apr 2022

Ketika Revisi UU PPP Dikebut Demi Memuluskan Omnibus Law Ciptaker

Peneliti PSHK menilai revisi UU PPP sangat kentara hanya ingin memuluskan UU Cipta Kerja usai diuji materi di MK.
Hukum
Minggu, 17 Apr 2022

Kata Korban Begal yang Jadi Tersangka Usai Bebas: Terima Kasih

Korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka mengucapkan terima kasih kepada masyarakat usai dibebaskan tanpa proses sidang.
Hukum
Minggu, 17 Apr 2022

Kasus Etik Lili Pintauli, Mahfud MD: Selesaikan Secara Transparan

Mahfud MD sebut kasus etik Lili Pintauli bukan urusan pemerintah. Tapi ia minta KPK tegas dan selesaikan secara transparan.
Hukum
Sabtu, 16 Apr 2022

Terbitkan SP3, Polda NTB Setop Perkara Amaq Sinta

Dari hasil gelar perkara, polisi simpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa & tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum.
Hukum
Sabtu, 16 Apr 2022

Kompolnas Minta Polisi Telusuri dengan Cermat Kasus Amaq Sinta

Nantinya pengadilan yang memutuskan apakah perbuatan Amaq Sinta masuk dalam kategori overmacht (daya paksa), noodweer (pembelaan terpaksa) atau tidak.
Hukum
Sabtu, 16 Apr 2022

Kabareskrim Respons soal Korban Begal jadi Tersangka di NTB

Kabareskrim menyarankan Kapolda NTB untuk mengundang gelar perkara dan meminta masukan pihak kejaksaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hukum
Sabtu, 16 Apr 2022

Pemerintah Jawab Tuduhan AS soal Pelanggaran HAM PeduliLindungi

Mahfud MD menegaskan keberadaan aplikasi PeduliLindungi justru untuk melindungi HAM secara komunal, bukan individual.
Hukum
Jumat, 15 Apr 2022

PKS Sebut Pemerintah akan Lakukan 2 Omnibus Lagi Usai UU PPP Sah

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS sebut pemerintah telah siapkan dua omnibus lagi bila UU PPP resmi disahkan.