tirto.id - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan semua pihak dalam menghadapi kejahatan pencucian uang dan terorisme. Namun ia meminta agar seluruh jajaran tidak berpuas diri pada hasil kerja selama 2 dekade dalam memberantas TPPU maupun terorisme.
“Apa yang telah dicapai dalam dua dekade ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat. Muncul berbagai modus dan bentuk-bentuk baru kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Jokowi saat memberikan sambutan acara 20 tahun gerakan APU APPT di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2022).
Jokowi mengakui pemberantasan pencucian uang dan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri oleh PPATK. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja keras dan bersama-sama untuk melawan pencucian uang demi menjaga integritas dan stabilitas keuangan Indonesia.
“Kita perlu membangun sinergi untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, meningkatkan upaya penyelamatan, upaya pengembalian dan pemulihan keuangan negara, memberikan kepastian hukum kepada para investor, baik yang ada di dalam maupun luar negeri dan membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat, terintegritas dan berkelanjutan," tegas Jokowi.
Dalam menghadapi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, Jokowi memberikan sejumlah arahan. Pertama, semua pihak perlu terus-menerus melakukan terobosan. Ia ingin agar transformasi Indonesia di bidang digital segera berjalan dan dipercepat.
“Secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan permasalahan yang fundamental," kata Jokowi.
Kedua, Jokowi ingin PPATK terus meningkatkan layanan digital. Ia ingin PPATK mengembangkan platform-platform pelayanan baru, menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki, dan mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real time. Selain itu pelayanan digital juga harus mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat.
Jokowi juga ingin seluruh kementerian dan lembaga, termasuk PPATK sebagai vocal point dan financial intelligence unit harus jeli dan mampu bergerak cepat dalam menghadapi masalah keuangan. Ia berharap semua kementerian lembaga memiliki kemampuan dan perangkat untuk menangani modus-modus baru tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang telah melewati batas-batas negara serta telah menjadi kejahatan internasional.
“Lakukan antisipasi sedini mungkin di berbagai tingkatan untuk mencegah upaya-upaya yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita dan mengantisipasi peningkatan kegiatan ekonomi seperti cybercrime dan kegiatan lain yang memanfaatkan kecanggihan teknologi," tegas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
