Indeks Latest Sc

SF Hariyanto mengaku tahu terjadinya peristiwa OTT KPK, sebab sedang bersama dengan Abdul Wahid saat operasi dilaksanakan.

Menurut kuasa hukum Adam Damiri, hasil investigasi BPK bahwa kerugian Asabri baru terjadi pada medio 2012-2019.

Ia bahkan mengingatkan Lippo agar tidak main-main di Makasar.

Meutya merinci ada 123 ribu lebih konten judol di platform berbagi file yang diturunkan pemerintah selama setahun, baik dari Meta, Youtube maupun Google.

Saat pertama kali didirikan, pabrik PT LCI bernilai investasi 3,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Nilai investasi itu meningkat berjalannya waktu.

PPATK mengungkap transaksi judi online (judol) di Indonesia bisa menyentuh Rp1.000 triliun apabila tak ada intervensi pemerintah.

MKD telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI ihwal putusan etik Adies Kadir Cs.

Dasco mengatakan dana reses anggota dewan berkurang menjadi Rp500 juta dari semula Rp702 juta usai MKD pangkas titik reses.

Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan juga dijatuhi didenda Rp12 juta subsider tiga bulan penjara.

Yasardin mengakui pengamanan hakim di Indonesia belum maksimal saat berada di luar pengadilan.

Puan Maharani memastikan akan membahas putusan MKD tersebut dengan pimpinan DPR RI lainnya.

PPIKH memandang insiden itu sebagai aksi teror, apabila berelevan dengan perkara yang ditangani Hakim Khamazaro.

Zohran Mamdani pernah berjanji akan menangkap Netanyahu jika berkunjung ke kota New York. Janji ini bagian dari kampanye Mamdani saat pemilihan wali kota.

Pengunduran diri Quraish Shihab ini akan berlaku efektif setelah proses spin off unit usaha syariah (UUS) BTN, BTN Syariah rampung

Sudding meminta Polri menurunkan tim investigasi khusus kebakaran rumah hakim Tipikor Medan, Khamazaro Waruwu.

Presiden Prabowo mengaku dirinya tidak pernah menerima titipan dari Jokowi.

Langkah ini merupakan respons terhadap kasus kontaminasi Cesium-137 yang sempat mengganggu ekspor udang Indonesia beberapa waktu lalu.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan 2.000 buruh yang tergabung dalam KASBI untuk menuntut kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Aksi nasional ini menyuarakan sepuluh tuntutan utama yang mencakup perbaikan kesejahteraan dan jaminan perlindungan bagi pekerja.

KPK akan secara berkala sampaikan perkembangan kasus dugaan pemerasan Gubernur Riau, Abdul Wahid, sebagai transparansi proses hukum.