Indeks Latest News

Ara pastikan belum ada keputusan terkait program rumah subsidi berukuran 14 meter persegi yang dipamerkan Lippo Group.

Cak Imin akan segera mengecek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikabarkan banyak terjadi praktik prostitusi.

Pemulangan ini dilakukan guna memberikan perlindungan bagi mereka mengingat di negara tersebut sedang terjadi konflik.

Tito soroti belanja Pemprov Papua Tengah yang baru mencapai 20 persen.

Maskapai terdampak telah menghubungi calon penumpang lewat email untuk membatalkan dan mengatur ulang pemberangkatan atau pengajuan refund.

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin menyarankan agar Basarnas mendokumentasikan tiap operasi SAR.

Usulan ini dilakukan menyusul masih tingginya kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pramono sebut olahraga renang, basket hingga padel dikenakan pajak bukan atas keinginan dari Pemprov DKI Jakarta.

Momentum penting refleksi persoalan komunitas nelayan, yakni ketergantungan pada laut, minim infrastruktur, dan keselamatan pelabuhan yang kian padat.

Hasbiallah mengaku belum tahu jadwal pemanggilan pihak MK, tetapi mengeklaim DPR bisa memanggil Sekjen maupun hakim MK terkait putusan tersebut.

BMKG memperingatkan wilayah Jabodetabek masih berpotensi mengalami cuaca ekstrem hingga 9 Juli 2025.

Komisi V juga melaporkan bahwa 27 korban masih dinyatakan hilang dan 29 korban yang selamat sudah mendapat penanganan medis.

Saat ini, pagu indikatif Kemenko PMK untuk 2026 hanya sebesar Rp106,8 miliar.

Dua anggota polisi, Kompol I Made Yogi dan Ipda HC, dijatuhi sanksi PTDH atau dipecat akibat keterlibatan mereka dalam kasus kematian Brigadir Nurhadi

Meski tak ada korban jiwa, insiden kebakaran ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan mobil listrik.

Diduga korban tertemper karena tidak melihat adanya kereta api yang akan melintas di Jalur II Emplasemen Stasiun Labuan Ratu.

Gibran Rakabuming Raka, meminta PSBI untuk tetap mengkritisi pemerintah meskipun mendukung Prabowo-Gibran sejak Pilpres 2024.

Selain memberlakukan lartas impor, Kementan akan mengawal proses hilirisasi komoditas singkong demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Sebagai kementerian koordinator baru di era Kabinet Prabowo Subianto, Kemenko PM memiliki misi khusus untuk menekan kemiskinan ekstrem.

Martono juga meminta Majelis Hakim pulihkan hak dan martabatnya yang sejak penyelidikan kasus ini nama baiknya tercemar.