Indeks Larangan Penggunaan Cantrang

KKP masih merancang kebijakan penggunaan cantrang dan ditargetkan selesai bulan Desember 2019.

Edhy Prabowo akan mendengar berbagai masukan sebelum memutuskan cantrang diperbolehkan atau dilarang.

Sekjen Kiara Susan Herawati menilai janji Sandiaga soal penghapusan cantrang justru merusak dan melawan identitas nelayan yang sesungguhnya.

Kelompok Nelayan Tradisional Teluk Jakarta menolak menggunakan Cantrang sebagai alat tangkap ikan. Mereka mencari ikan mengoperasikan jaring manual yang ditarik tenaga manusia. Mereka tahu betul Cantrang mampu merusak biota laut. 

Menteri Susi menemukan banyak kapal cantrang yang ternyata berukuran lebih dari 30 GT.

Demo cantrang dilakukan nelayan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan perwakilan ANNI dengan Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo pada Senin (15/1/2018).

Nelayan ingin cantrang dilegalkan. Mereka berdalih kebijakan Menteri Susi itu membuat mereka tak bisa melaut dan mendapatkan penghasilan.

Luhut Pandjaitan "meminta" kebijakan pelarangan cantrang yang dikeluarkan Susi dihentikan.  

Larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang mulai berlaku efektif 1 Januari 2018. Apakah akan kembali menjadi polemik?

Nasdem akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang.

Sidang Istimewa ini akan diikuti lebih dari 350 perwakilan nelayan se-pulau Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

PKB menilai kebijakan Susi yang melarang cantrang merugikan nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi santai pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan terkait adanya upaya untuk menggoyang kedudukan dirinya dari kursi menteri.

Susi Pudjiastuti menyebut demonstrasi soal cantrang merupakan hal biasa di tengah isu perombakan kabinet.

Politikus PKB, Daniel Johan mengingatkan pemerintah bahwa demonstrasi ribuan orang menolak larangan penggunaan cantrang menandakan banyak rakyat dari kalangan nelayan sudah marah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak risau dengan terus munculnya demonstrasi nelayan untuk menolak larangan cantrang sebab Presiden Jokowi mendukung kebijakan itu.

Menteri Susi menyayangkan kebijakan yang telah disosialisasikan dan dipahami masyarakat itu justru dipolitisasi oleh kalangan elit politik.

Setelah didesak berbagai pihak, Menteri Susi akhirnya mengizinkan penggunaan cantrang bagi nelayan di Jawa Tengah.

Muhaimin mengatakan, sejumlah peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti tidak pro nelayan.

Salah satu cara yang dilakukan KKP adalah mendampingi nelayan untuk beralih pada alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sebagai bentuk komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan perikanan di tanah air.