tirto.id - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menilai aksi demonstrasi, yang digelar Aliansi Nelayan Indonesia di depan Istana Negara Jakarta hari ini, untuk menolak sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya larangan cantrang, menandakan banyak rakyat sudah marah.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI tersebut mendesak pemerintah membuka dialog dengan para nelayan untuk membahas perubahan sejumlah kebijakan kementerian yang kini dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti tersebut.
"Segera lakukan dialog sebelum rakyat marah, karena urusan perut keluarga mereka terampas tanpa jalan keluar," kata Daniel di Jakarta, pada Selasa (11/7/2017) seperti dikutip Antara.
Dia melanjutkan, "Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini ribuan nelayan turun ke jalan. Sebelumnya nelayan tidak pernah aksi. Itu tandanya persoalan sudah sangat serius, segera cabut (sejumlah kebijakan Menteri Susi) demi menjaga kepercayaan rakyat."
Daniel mengklaim selama ini sudah sering memfasilitasi dialog para nelayan dengan pemerintah untuk membahas kritik terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam tiga tahun terakhir. Namun, hingga kini belum ada solusinya.
Dia mengingatkan, sejumlah kebijakan Menteri Susi, yang mengundang protes dari kalangan nelayan, bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi.
Daniel mendesak pemerintah membentuk Tim Independen Terpadu, yang terdiri dari pemerintah, nelayan, para ahli, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk membahas solusi atas protes para nelayan selama ini.
"(Pembentukan) Tim itu untuk membedah seluruh kebijakan secara terbuka sesuai fakta dan data lapangan," kata dia.
Koordinator aksi Aliansi Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa menjelaskan demonstrasi organisasinya hari ini mengusung 10 tuntutan. Salah satunya menolak larangan penggunaan cantrang di kalangan nelayan.
Mereka mendesak KKP kembali melegalkan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, payang, dan lainnya. Tak hanya itu, Aliansi Nelayan Indonesia juga mendesak Presiden Jokowi membatalkan seluruh peraturan bentukan Menteri Susi Pudjiastuti.
Adapun Menteri Susi tidak menggubris aksi penolakan itu. Ia bersikukuh kebijakan KKP selama ini, termasuk larangan penggunaan alat tangkap ikan Cantrang, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan ikan lautan Indonesia.
Susi menuding demontrasi para nelayan itu bertujuan mendongkelnya dari posisi Menteri KKP karena aksi serupa kerap muncul ketika wacana reshuffle sedang hangat. "Biasa setiap tahun ada demo," kata Susi di sela Rakornas Pemberantasan IUU Fishing di Jakarta hari ini.
Meskipun demikian, dia meyakini Presiden Jokowi mendukung keputusannya. "Presiden (Joko Widodo) sudah melarang saya keluarkan energi untuk (menanggapi demo) cantrang," kata Susi.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
