tirto.id - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi aturan pelarangan cantrang nelayan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal itu disampaikan Surya saat menerima Paguyuban Nelayan Indonesia di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).
"Saya sudah mengambil kesimpulan, Nasdem memutuskan segera mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI agar kebijakan yang memberatkan kehidupan masyarakat nelayan agar dapat ditunda dulu," kata Surya.
Nasdem dijelaskannya ikut mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun apabila kebijakan itu dinilai kurang baik, maka Nasdem akan meminta untuk mengevaluasi, termasuk larangan menggunakan cantrang.
"Kenapa harus ditunda? Karena kita perlu melakukan evaluasi dan kajian yang lebih mendalam," kata Paloh.
Sementara itu, Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Dr Nimmi Zulbainarni menjelaskan bahwa tidak benar jika penggunaan cantrang dikatakan tidak ramah lingkungan, anggapan itu muncul usai melihat hasil uji petik penggunaan cantrang.
"Dampak lingkungan penggunaan cantrang tidak dapat digeneralisir karena sangat tergantung pada lokasi dan bagaimana nelayan mengoperasikan alat tersebut," katanya.
Baca: Menteri Susi, Cantrang, dan Polemik Lama Soal Alat Tangkap
Nimmi menjelaskan, dampak kerusakan lingkungan saat penggunaan cantrang juga tergantung dari banyak sebab. Di antaranya, tergantung pada kedalaman laut, lokasi pengoperasian, penggunaan tali selambar, ukuran mata jaring dan penggunaan pemberat.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada para pejabat dan partai politik untuk tidak mempolitisasi kebijakan pelarangan cantrang.
"Yang saya sayangkan, kami sudah mengatur sedemikian rupa dan disosialisasikan ke masyarakat, masyarakatnya mengerti tapi dipolitisasi. Akhirnya membuat kita tidak move on. Saya memohon kepada petinggi, pejabat, partai politik untuk tidak memakai urusan ini jadi komoditas politik," kata dia. Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Lebih lanjut Susi menjelaskan, para nelayan juga telah memahami dampak buruk penggunaan cantrang. Susi mengaku kebijakan tersebut juga diambil karena pemerintah ingin pengelolaan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan demi masa depan nelayan.
"Bapak tanya sama nelayan yang benar, cantrang itu apa tidak bahaya? Pasti nelayan yang benar akan bilang itu merusak," katanya.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
