Indeks Kualitas Udara Jakarta

BPPT tawarkan opsi pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca atau biasa juga disebut Hujan Buatan.

Anies mengklaim tak pernah bicara rencana hujan buatan untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengklaim polusi udara di Jakarta dipicu oleh faktor yang beragam, termasuk perilaku buruk masyarakat. 

Demi mengatasi polusi udara, Gubernur Anies Baswedan akan melarang kegiatan-kegiatan di Jakarta yang memakai generator diesel berbahan bakar minyak.

Jika ingin mengetahui jumlah ideal pemantau udara, harus sesuai dengan riset. Seperti riset yang sudah dilakukan oleh instansi internal maupun eksternal Pemprov DKI Jakarta, dengan minimal 13 alat pemantau udara untuk DKI Jakarta.

Anies Baswedan menyatakan, aplikasi AirVisual hanya menggambarkan keadaan udara di sekitar Gambir, bukan kualitas udara di seluruh Jakarta."

Anies bahkan menilai pihak-pihak yang melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) atas udara buruk di Jakarta ke beberapa pihak juga turut berkontribusi atas buruknya udara Jakarta.

Gubernur Anies Baswedan berencana menyiapkan alat-alat ukur kualitas udara di seluruh titik yang tersebar di Jakarta.

Terkait kualitas udara Jakarta yang memburuk, Gubernur DKI Anies Baswedan mempersilakan setiap warga yang ingin menggugat dirinya.

Anies Baswedan mengatakan aplikasi itu dibuat agar masyarakat bisa mengetahui seberapa besar polusi udara secara langsung.

Gubernur Anies Baswedan akan mewajibkan uji emisi udara di Jakarta mulai tahun depan, yakni 2020 demi mengurangi polusi udara.

Anies mengimbau warga Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum agar kualitas udara di ibu kota tidak semakin memburuk. 

Solusi yang diambil Anies terkait polusi udara berfokus pada penataan transportasi.

Salah satu langkah yang diambil Pemprov untuk menekan masalah kualitas udara buruk dan mengantisipasi perubahan iklim di wilayah DKI Jakarta adalah dengan memperbanyak bus listrik.

Anies bakal mengadopsi kendaraan umum berbasis listrik, namun upaya itu dinilai Walhi belum cukup menuntaskan masalah pencemaran udara di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta ANies Baswedan mengakui memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta.

Salah satu hak warga negara yang dijamin konstitusi adalah hak kelangsungan hidup (Pasal 28B ayat 1), itu termasuk lingkungan yang sehat.

Isnawa Adji mengatakan, baliho soal polusi udara di Jakarta adalah peringatan bagi semua pihak untuk selalu menjaga kualitas udara di ibukota.