Indeks Kpu

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan PBB akan mendapatkan nomor urut 19 sebagai peserta pemilu 2019 yang ditetapkan saat rapat pleno nanti malam.

Bawaslu menilai PKPI gagal memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan dan kepengurusan pada 73 kabupaten dan kota sehingga tidak layak maju sebagai peserta Pemilu 2019.

KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan PBB sebagai peserta partai politik dalam pemilu.

Perludem menyarankan KPU mengevaluasi kerjanya saat ini dan mengumumkannya ke publik apa saja yang masih kurang. Dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa kembali.

Menurut DPR, perhatian khusus pada Papua agar tak ada masalah besar saat pemilu dan pilkada berlangsung.

Mengingat sudah tiga putusan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 dibatalkan Bawaslu, direktur eksekutif Perludem nyatakan KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya di daerah

Gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap KPU dikabulkan Bawaslu. Dengan demikian, PBB berhak mengikuti Pemilu 2019 mendatang.

Medsos dianggap menjadi salah satu medium yang bisa menimbulkan konflik.

KPU menyatakan tersangka dugaan korupsi Asrun yang saat ini ditahan KPK tetap sah menjadi calon gubernur Sultra hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Maraknya politik uang di Pilkada yang kemudian membuat biaya politik menjadi mahal.

Ratusan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/3/2018).

Ratusan massa pendukung PBB menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPU pada Jumat siang (2/3/2018). Mereka berencana melanjutkan aksi menuju Kantor Bawaslu.

Terungkapnya kasus suap komisioner KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Garut menandakan perlu ada sistem pencegahan korupsi yang kuat di internal lembaga penyelenggara pemilu.

KPU menolak permintaan Yusril.

Mediasi antara KPU dan PBB akan dijembatani oleh Bawaslu yang digelar hari ini, pukul 10.00 WIB.

Menurut Teddy, PKPI gagal dalam verifikasi faktual karena KPU masih menggunakan data di SIPOL saat memeriksa ke lapangan.

KPU melarang pemasangan foto kandidat di sosialisasi program pemda karena tak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Ketua KPU mengakui panjangnya jeda antara pengumuman nomor urut parpol dengan waktu kampanye akan menimbulkan polemik.

"Politik ini kan image. Kalau tadi malam semua partai datang ambil nomor urut, PBB dinyatakan tak lolos dan tak ikut pemilu, anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada seluruh pengurus dan anggota di daerah," ujar Yusril.

Menurut Yusril, jika semua partai dicari kelemahannya, tak ada parpol yang lolos menjadi peserta pemilu mendatang.