Indeks Kpu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika KPU optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

"Berikan buktinya, jadi jangan berstatemen berbasis katanya-katanya."

Koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga meminta KPU menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Mardani Ali Sera menyatakan, temuan 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda tersebut merupakan hal mengejutkan dan KPU harus segera menindaklanjuti.

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

Muhammad Taufik menyatakan, keputusan Bawaslu sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Barisan Emak-Emak Militan berdemo di depan kantor KPU, Jakarta Pusat, menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Pembahasan di internal PBNU mengenai posisi Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam akan digelar setelah dia bersama Jokowi resmi ditetapkan oleh KPU menjadi capres-cawapres.

Bawaslu tidak menganggap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks napi kasus korupsi menjadi caleg.

Komisioner KPU, Ilham Saputra menyatakan telah mengirim surat kepada Bawaslu terkait penundaan ini.

"Itu urusan internal partai (main dua kaki). Bukan wewenang kami menyatakan pelanggaran," kata Komisioner KPU.

Gerakan #2019GantiPresiden dinilai tak hanya tagar saja, melainkan juga mengumpulkan massa dalam jumlah banyak yang di dalamnya seringkali terdapat orasi-orasi politik.

Alokasi anggaran pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun, naik 31 persen dari alokasi anggaran pemilu 2014 sebesar Rp18,9 triliun.

Menurut Yeni, KPU seringkali tidak mendaftarkan penyandang disabilitas mental menjadi peserta pemilu.

Pengaturan pembatasan dana kampanye untuk pileg dan pilpres berbeda dengan pilkada.

Jumlah DPT Pilpres dan Pemilu 2019 di Gunungkidul lebih sedikit dari DPS. Salah satu sebabnya, banyak calon pemilih belum melakukan perekaman e-KTP.

Kuasa hukum KPU Puncak melaporkan Refly Harun ke kepolisian karena diduga memalsukan surat yang menjadi bukti dalam persidangan sengketa pilkada di MK.

KPU mengimbau kepada para paslon presiden-wakil presiden untuk segera melengkapi berkas kelengkapan persyaratan sampai 20 Agustus 2018.