tirto.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis mengklaim lembaganya sedang melakukan audit forensik terkait keamanan siber menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2019.
“Sedang berjalan, audit sedang berjalan untuk beberapa sistem informasi kami,” kata Viryan usai diskusi mengenai keamanan siber jelang Pilpres 2019, di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).
“Bulan ini kami targetkan diselesaikan oleh tim teknis,” kata Viryan menambahkan.
Upaya KPU itu sebagai antisipasi serangan peretas seperti yang terjadi usai Pilkada 2018 yang digelar secara serentak, 27 Juni lalu.
Saat itu, situsweb hitung cepat KPU, yakni infopemilu.kpu.go.id sulit diakses publik. Pada laman utama hanya tertulis “Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Hasil Pemilihan, untuk sementara layanan ini kami tidak aktifkan.”
Ketua KPU RI Arief Budiman saat itu mengatakan lembaganya terpaksa melakukan sistem "buka-tutup" situsweb untuk menangkal serangan gencar peretas. Namun, Arief menjamin serangan dari peretas tidak akan memengaruhi hasil penghitungan KPU.
Hal itu membuat sejumlah pihak mendorong supaya KPU mengantisipasinya pada pemilu 2019. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, misalnya, pada Agustus 2018 meminta KPU melakukan audit forensik. Sebab, ia khawatir pada pemilu serentak 2019, masalah peretasan ini bisa mempengaruhi hasil.
“Jadi tidak hanya data, tapi juga ada audit forensik, supaya kami yakin sekali bahwa sistem IT itu tidak mudah dijebol,” kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 17 September 2018.
Antisipasi KPU
Upaya peretasan yang terjadi selama ini memang sudah berhasil diatasi KPU. Namun demikian, kata Viryan, lembaganya perlu melakukan audit forensik untuk meningkatkan kewaspadaan KPU dan masyarakat.
Ia pun berharap masyarakat memaklumi bila perbaikan ini berakibat beberapa fitur di situsweb KPU tidak bisa diakses. Viryan mengaku, hal itu disengaja demi memperkuat pengamanan di sektor informasi lainnya.
“Jadi ketika pasca-serangan memang kami coba untuk menutup beberapa fitur yang tujuannya adalah menjaga, jangan sampai kira-kira akan kebobolan lagi,” kata dia.
Hal lain yang dilakukan KPU adalah mempercepat penerapan master plan IT KPU atau Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK). Program ini sudah berjalan antara September-Oktober 2018. Tujuannya adalah menguatkan server situs-situs KPU yang seringkali down atau tidak bisa diakses.
“Kami sudah berhasil mengadakan 20 server dan sedang kami kelola secara baik. Kondisi infrastruktur pada saat kemarin mau tidak mau kami ubah karena sempat diretas, maka kami perlu membuat ekosistemnya baru yang tujuannya adalah memastikan infrastruktur KPU baik dari segi perangkat keras atau lunak ini benar-benar aman,” kata dia.
Dinilai Tak Pengaruhi Hasil Pemilu
Salah satu kasus terakhir cukup diingat publik adalah peretasan situsweb KPUD Jawa Barat pada Juli 2018 oleh remaja berusia 16 tahun. Kendati demikian, hal itu dinilai tak terlalu berpengaruh pada hasil pemilu.
Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid meyakini serangan yang ada sebenarnya lebih ke ranah membuat keonaran. Alasannya, kata Yazid, karena penghitungan suara selama ini dilakukan secara manual dengan proses verifikasi penghitungan dua minggu.
“Kita bisa duga tujuannya bukan untuk memenangkan satu kontestan, tapi lebih ke menimbulkan kekacauan,” kata Yazid, di Jakarta, Kamis (5/12/2018).
Yanuar Arif Wibowo, yang pernah menjadi anggota Divisi Data dan Saksi Tim Sukses Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, juga berpendapat serupa. Menurutnya, peretasan situsweb KPU tidak berpengaruh pada sistem penghitungan manual.
Hanya saja, kata Yanuar, peretasan situsweb KPU bisa menipu masyarakat.
"Jangan sampai nanti ada kekacauan yang coba dilakukan dengan meng-hack [meretas] situs KPU. [Keamanan situs KPU] Tidak terlalu penting sebenarnya, tapi cukup [bisa] mengganggu kepercayaan [masyarakat]," kata Yanuar.
"[Pada 2014 ada isu] Bahwa kekalahan Prabowo karena sistem IT KPU. Saya marah betul waktu itu. Karena saya bilang enggak ada [sistem] IT di KPU soal penghitungan [suara]. Tapi, itu sebagian masih meyakini, coba bayangkan," kata Yanuar.
Wakil Direktur Teknologi Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso mengatakan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat suara di hari pencoblosan jauh lebih penting.
"Pengalaman kami, nanti semua hal yang berkenaan dengan keamanan manual lebih penting dibanding keamanan siber," kata Iman di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis.
Karena Pemilu 2019 digelar serentak, kata Iman, jumlah surat suara yang harus dihitung panitia pemilihan akan sangat banyak. Surat suara itu dari pemilihan legislatif (DPR dan DPRD), pilpres dan pemilihan DPD yang digelar bersamaan.
Oleh karena itu, menurut Iman, panitia pemilihan harus benar-benar teliti ketika menghitung suara hasil Pemilu 2019. Sementara situs KPU hanya mengumumkan hasil penghitungan suara yang dilakukan secara manual.
"Di Indonesia, sistem pemilu kita adalah manual, bukan yang elektronik. Yang elektronik bagi peserta pemilu, tapi yang manual dikerjakan terus menerus. 800 ribu titik [TPS] ini jadi concern [perhatian] kami juga. Keamanan siber penting, tapi di [pengawasan] tingkat lokal lebih penting lagi," ujar Iman.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abdul Aziz
