Indeks Kpu

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.

KPU berencana mengumumkan secara luas daftar caleg eks napi korupsi di media massa.

Hasyim tidak dapat memastikan apakah pidato Prabowo itu termasuk pelanggaran kampanye atau bukan.

KPU akan mendiskusikan moderator debat kedua Pilpres dengan dua tim pemenangan kedua kanddat Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Jadwal debat kedua Pilpres 2019 digelar 17 Februari 2019. Pada debat nanti KPU tak mewajibkan Cawapres hadir.

KPU menyatakan tidak akan mundur dan siap menghadapi upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO). KPU menegaskan OSO tetap dicoret dari DCT anggota DPD.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak memasukkan nama Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam DCT Pemilu 2019.

KPU diminta bisa lebih independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak tertentu untuk menentukan moderator debat kedua Pilpres 2019 nanti.

OSO bersikukuh tetap tak mau mundur dari pengurus partai politik karena ia menilai KPU juga tak melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Najwa Shihab dipermasalahkan oleh BPN Prabowo-Sandi. Dia dianggap tak netral sehingga tak cocok jadi moderator debat pilpres putaran kedua.

BPN Prabowo-Sandiaga meminta KPU memilih panelis yang benar-benar bisa bersikap netral dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selanjutnya.

"Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya," kata Andre.

Najwa Shihab digadang KPU jadi moderator debat pilpres. Rencana itu dikritik Andre Rosiade yang menudingnya tidak netral.

Kisi-kisi pertanyaan dihilangkan. Pun dengan suporter yang duduk di belakang paslon. Itu dua perubahan pada debat Pilpres 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf mengusulkan agar KPU menambah durasi waktu bagi capres-cawapres untuk menyampaikan jawaban di Debat Pilpres 2019.

"Jadi bisa jadi ada pakar di bidangnya, kok bisa enggak masuk ? Ya kalau dia tidak netral ya dia enggak penuhi syarat," kata Wahyu.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

DKPP berpendapat Ajat terbukti melanggar Pasal 9 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam audiensi antara kader Hanura dengan KPU siang tadi, tak ada titik temu. 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyarankan moderator pada Debat Capres-Cawapres 2019 selanjutnya harus bisa lebih luwes.