Indeks Kpu

Untuk menghindari hal yang tak diinginkan selama debat kedua pilpres, KPU akan memisahkan tempat duduk antar dua pendukung paslon.

Pada debat kedua Capres 2019, KPU akan menyodorkan video pendek sebagai bahan pertanyaan kedua capres. Kedua Capres akan saling menanggapi.

Pindah TPS memiliki batas waktu yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara.

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

Menurut Arief, pihaknya sejak awal telah memastikan spesifikasi kotak suara, bahkan sebelum dilakukan proses produksi.

Mengumumkan nama caleg eks koruptor itu agar masyarakat lebih selektif memilih wakilnya kelak. Tapi itu terganjal dengan kebiasaan permisif dan masa bodoh.

KPU RI menunggu semua data yang sudah pasti, sebelum nantinya akan diumumkan lagi tambahan nama-nama caleg eks koruptor ke publik.

Sesuatu aturan dua kubu paslon tak bisa mengintervensi keputusan KPU soal panelis.

Ilham meminta semua pihak untuk tidak menggunakan kampanye negatif maupun kampanye hitam dalam pesta demokrasi.

Bamsoet berencana meminta KPU mengevaluasi efektivitas dari kebijakan mengumumkan caleg eks napi korupsi ke publik.

Adnan menegaskan secara moralitas caleg yang tersandung perkara korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.

Tindakan KPU perlu dilandasii aturan, sehingga pengumuman caleg ke TPS legal.

Pada debat yang digelar pada 17 Februari 2019 itu akan dialokasikan satu segmen bagi kandidat untuk melakukan debat bebas tanpa ada batasan waktu.

Daftar lengkap nama 49 calon legislatif mantan narapidana korupsi di Pemilu 2019

Ketua KPU mengatakan, hanya empat parpol yang tidak mengusung caleg koruptor yakni, PKB, PPP, Nasdem dan PSI. 

KPU telah mengantongi beberapa nama-nama baru yang menjadi panelis di debat kedua Pilpres.

Menurut Gerindra, KPU tak boleh mengintervensi hak pilih warga dengan pengumuman eks caleg koruptor. 

Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia meminta tidak ada kriminalisasi KPU khusunya terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Pihak polisi akan berencana memeriksa dua komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Ilham Saputra terkait kasus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (OSO) yang tak tercantum dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

Selain karena surat suara sudah mulai proses cetak, dalam aturannya caleg tidak dapat mengajukan pengunduran diri sendiri tetapi harus melalui parpol.