Indeks Kpu

Tencana mengembalikan Pilkada ke DPRD dianggap bukan solusi untuk menekan biaya politik.

Aturan kompensasi koefisien luas bangunan di peraturan gubernur berubah empat kali untuk mengakomodasi pengembang.

Jokowi menekankan evaluasi pilkada lebih pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan.

Pemkab Gunungkidul paling banyak menganggarkan dana untuk pilkada dibanding dua daerah lain, yakni sebesar Rp27,7 miliar. 

Kursi terbanyak diperoleh PDIP dengan jumlah 128 kursi. PDIP memperoleh 27.053.961 suara atau 19.33 persen dalam Pileg 2019.

DPP Golkar merespons desakan Bambang Soesatyo untuk rapat pleno partai. Rencananya rapat ini digelar usai penetapan anggota legislatif DPR RI terpilih.

Soal teknologi yang akan digunakan dalam e-rekapitulasi, KPU tak boleh menganggap enteng masalah ini.

Pengesahan dilakukan saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilu 2019

KPU memberikan penghargaan kepada Polri. Penghargaan itu diberikan karena KPU menilai Polri berhasil mengamankan Pemilu 2019. 

KPU meyakini penerapan e-Rekapitulasi di Pilkada 2020 tidak akan bermasalah sebagaimana Situng pada Pemilu 2019. 

KPU diminta belajar dari pengalaman masa lalu saat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019 dibatalkan oleh MA.

Sjauh ini, ada pasal dalam UU Pilkada membolehkan penggunaan e-rekapitulasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, namun saat ini KPU masih mengkajinya.

KPU masih membahas rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekapitulasi) pada Pilkada 2020, termasuk menentukan lokasi yang akan dipilih sebagai percontohan.

Secara teknologi KPU mampu menggunakan e-Rekapitulasi untuk Pilkada 2020 namun, Pramono khawatir adanya ketidakpercayaan publik dengan teknologi tersebut.

Menurut Mardani Ali Sera, narapidana kasus korupsi telah mencederai kepercayaan publik sehingga tak layak untuk maju menjadi kepala daerah.

Tjahjo Kumolo menyatakan revisi UU Pilkada bisa dilakukan untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju ke pemilihan kepala daerah. Tapi, revisi itu perlu menunggu pelantikan DPR baru.

Terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 KPU sudah melakukan uji publik dan sudah merapikan atas masukan-masukan dari publik.

DPP Partai Berkarya membantah telah memberi kuasa kepada Nimran Abdurrahman & Partners untuk mengajukan sengketa hasil Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Kesuksesan KPU dalam persidangan PHPU Pilpres, kata Arief diharapkan berlanjut pada PHPU Pileg.

Pilkada 2020 akan digelar serentak di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.