Indeks Kpu

Integritas KPU tengah diuji coba dengan kasus Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK terkait suap dari politikus PDIP.

Kemenkumham sudah tahu Harun Masiku ada di Indonesia, tapi mereka menunggu arahan sebelum mengumumkannya ke publik.

Arief mengaku tak masalah jika dirinya dipanggil sebagai saksi oleh KPK, sebab menurutnya itu merupakan hal yang biasa saja.

Anggaran pilkada serentak 2020 yang akan digelar di 270 daerah Rp9 triliun, lebih kecil dari yang diajukan KPU.

Yasonna Laoly dinilai menggunakan pengaruhnya untuk intervensi kasus suap PAW anggota DPR dari PDIP yang tengah diusut KPK.

PDIP mengadu ke Dewan Pers. Mereka merasa pemberitaan terkait korupsi KPU-kader PDIP tak berimbang.

Tim hukum PDIP menolak tudingan adanya makelar di PDIP yang memaksa Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk mengubah hasil pleno.

Tim Hukum PDIP bertemu Komisioner KPU RI untuk mendudukan perkara suap Harusn Masiku ke Wahyu Setiawan.

DKPP akan tetap melangsungkan sidang etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kasus Wahyu Setiawan jadi gambaran bahwa rekrutmen Komisioner KPU di Senayan bermasalah. Haruskah sistem pemilihan itu diubah?

I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi diprediksi menggantikan posisi Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU.

Wahyu Setiawan mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisioner KPU.

Bawaslu akan melaporkan Wahyu Setiawan ke DKPP karena dianggap melanggar kode etik.

Riezky tak menjawab dengan jelas dan lugas mengenai statusnya yang telah dilantik menggantikan Nazarudin Kiemas oleh KPU.

Komisi II akan meminta penjelasan terkait dugaan suap PAW anggota DPR RI yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan akan berusaha kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Komisi II DPR RI meminta KPU tetap fokus terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020 meski salah satu komisionernya diciduk KPK.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berinisial WS.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berkomitmen untuk turut andil dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air lantaran memperbolehkan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020.