tirto.id - Partai Buruh bersama elemen organisasi pendukungnya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam peringatan May Day yang jatuh pada Minggu 1 Mei 2022.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemilihan Kantor KPU sebagai lokasi aksi didasarkan pada tiga pertimbangan.
Pertama, untuk memastikan pada 14 Februari 2024 dilakukan Pemilu. Dalam hal ini, Pilpres dan Pileg menjadi penting bagi buruh. Buruh dinilai sudah memiliki kesadaran politik, banyak produk politik berupa undang-undang yang merugikan buruh yang dibahas oleh presiden dan DPR.
“Terbaru adalah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi bahkan mengeksploitasi kaum buruh,” tegas Iqbal.
Menurutnya, Omnibus Law menyebabkan tidak ada kenaikan upah, PHK semakin mudah, jam kerja yang fleksibel, hingga outsourcing bebas digunakan di semua lini pekerjaan.
Kedua, terselenggaranya sebuah pemilu tidak sekadar rutinitas untuk memilih, melainkan harus berlangsung dengan jujur dan adil. Menurutnya pemilu yang tidak jurdil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal.
"Karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis. Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” ucapnya.
Pertimbangan ketiga mengapa memilih kantor KPU sebagai lokasi aksi lantaran buruh menolak politik uang.
“Buruh meminta tidak ada money politic. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi yang tegas. Kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang didikualifikasi,” ujarnya.
Setelah aksi di Kantor KPU, massa akan bergeser di seputaran Bundaran HI dengan membawa dua tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok dan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Iqbal berpendapat, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal. Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil.
“Kami juga menolak rencana kenaikan Pertalite dan gas 3 Kg. Upah riil buruh tidak naik selama 3 tahun berturut-turut. Daya beli turun 30%," tuturnya.
Iqbal menegaskan jika memang tidak bisa mengendalikan harga, lebih baik Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri terkait di bidang perekonomian mundur.
Selanjutnya, buruh menilai revisi UU Peraturan Perundang-undangan (PPP) hanyalah akal-akalan untuk melegalkan Omnibus Law. Oleh karena itu, begitu UU PPP disahkan, Partai Buruh dan serikat buruh akan segera menggugat beleid itu ke Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan.
“Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” lanjutnya.
Lebih lanjut, dalam May Day ini pihaknya juga akan meminta agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. "Dengan harapan, setelah itu pemerintah memberikan gerakan Pahlawan Nasional,” pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Fahreza Rizky
