Indeks Kpk

Tim hukum Hasto mempertanyakan netralitas penyidik KPK dalam penanganan perkara dugaan suap PAW DPR RI 2019 Harun Masiku.

Hingga artikel ini terbit pada Rabu (5/2/2025), Tirto belum menjumpai adanya berita atau keterangan resmi yang melaporkan soal Harun berhasil ditangkap.

PN Jaksel, menggelar sidang perdana praperadilan dengan pemohon Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

KPK memastikan efisiensi anggaran sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, tidak akan mengganggu proses pencarian buron rasuah.

KPK mencegah mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio dan suaminya, bepergian ke luar negeri, terkait kasus Hasto Kristiyanto.

Kepala BPOM meminta agar ada pegawai KPK berkantor di BPOM guna mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi.

KPK memastikan perkara korupsi di LPEI yang mereka ditangani, tidak berbenturan dengan Polri, yang menangani kasus serupa.

Menteri Hukum, Supratman, mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan buron KPK, Paulus Tannos.

KPK melaporkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024, mencapai 33,45 persen.

Menurut Tessa, hal wajar di setiap aparatur penegak hukum seperti KPK, seorang penyidik atau satu satgas menangani lebih dari satu perkara.

KPK tetap melanjutkan penyidikan sebuah perkara, meski terdapat gugatan praperadilan yang diajukan seorang tersangka.

KPK juga akan mencari tahu apakah terdapat tindak pidana korupsi pada proses pemasangan pagar laut di Tangerang.

KPK merilis LHKPN milik para Utusan Khusus Presiden Prabowo, yang telah dilantik, Selasa (22/10/2025).

Abraham Samad dkk menduga ada kongkalikong dan suap yang mengakibatkan kerugian negara di proses penetapan PIK 2 masuk dalam PSN.

KPK mengancam akan menjemput paksa saksi kasus dugaan korupsi investasi fiktif PT Tespen, Dina Wulandari.

KPK belum bisa menemui buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang ditahan otoritas Singapura usai ditangkap untuk proses ekstradisi ke Indonesia.

Setyo Budiyanto mengatakan bahwa KPK memiliki waktu 45 hari untuk melakukan proses ekstradisi Paulus.

Selain pidana pokok korupsi, Paulus bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan karena kabur & mengubah kewarganegaraan.

Maqdir berdalih berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, Komisioner KPK mestinya dipilih oleh Presiden Prabowo.

Penahanan sementara buron KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, disebut sesuai dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.