Indeks Kpk

Menteri PKP belum mau merinci apa saja poin-poin yang dibicarakan pihaknya dan KPK.

KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pembangunan kereta api dan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Pati.

KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Selain menangkap sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah barang bukti uang tunai bernilai ratusan juta rupiah.

Mereka yang ditangkap diduga terlibat dalam dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa di Kabupaten Pati.

Sudewo tiba bersama tiga orang lain yang juga ditangkap dalam OTT KPK di Pati.

Kasus ini, telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp16 triliun. Namun, pemulihannya diduga baru menyentuh angka Rp5 triliun.

KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Jawa Tengah dan saat ini masih memeriksa yang bersangkutan bersama sejumlah pihak lainnya.

Nyumarno menerima Rp600 juta dari Sarjan, yang merupakan tersangka dari pihak swasta dalam kasus ini.

Kasi Jalur dan Bangunan Wilayah II DJKA Kemenhub hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Jubir KPK menerangkan uang yang digunakan tersangka Hery Sudarmanto itu berasal dari agen TKA.

KPK belum dapat memastikan apakah wajib pajak tersebut perseoran atau perseorangan.

Muzaki disebut sebagai 'broker' atau perantara yang menyampaikan inisiatif dari pihak PIHK kepada Kemenag.

Informasi penyelidikan masih bersifat tertutup & KPK masih fokus mencari peristiwa dugaan tindak pidana dalam kasus ini.

KPK menyebut uang yang diduga diterima Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin dalam kasus kuota haji Kemenag 2023–2024 dari PIHK atau biro perjalanan haji.

Novel Baswedan menilai independensi KPK krusial untuk mencegah intervensi dalam penanganan perkara korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyampaian LHKPN merupakan bagian penting dari komitmen transparansi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menyebut tidak ada aliran uang, baik kepadanya maupun ke PDIP, terkait perkara ini.

Setelah pensiun sampai 2025, Heri diduga masih menerima aliran uang dari para Agen TKA.

Warga menagih ucapan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menyebut para mafia tanah di Dago Elos akan dijerat TPPU.