Indeks Kpk

Irjen Firli menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 6 April 2018 hingga 19 Juni 2019. Ia jadi sorotan dalam sejumlah persoalan di KPK.

Kapolri menarik Irjen Firli untuk kembali ke Mabes Polri per 11 Juni 2019 setelah bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK sejak April 2018.

Kementerian ESDM membatalkan perpanjangan kontrak PT Tanito Harum setelah KPK berkirim surat ke Presiden Jokowi. 

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Fery Amsari polisi dalam KPK sama saja dengan ingin KPK gagal dalam pemberantasan korupsi.

Saut pun tak khawatir ada konflik kepentingan jika jenderal Korps Bhayangkara itu menjadi pimpinan KPK.

KPK usul koruptor dipindah ke Nusakambangan. Menkum HAM lantas menolaknya. Namun alasan menolak usul itu tidak kuat.

Karopenmas Mabes Polri merespons seleksi pemilihan capim KPK dan menyebutkan tak ada yang menyuruh para perwira tinggi Polri untuk mencalonkan diri.

Tim gabungan memeriksa Novel untuk melakukan pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya.

Polri tidak menutup kemungkinan masih akan ada tambahan perwira tinggi yang mendaftar menjadi capim KPK.

WP KPK menegaskan bahwa isu “KPK radikal” adalah hoaks dan bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jaksa KPK akan kembali memanggil Menteri Lukman untuk bersaksi di sidang berikutnya pada Rabu pekan depan.

Ada sembilan perwira bintang satu dan bintang dua polisi yang mencalonkan diri jadi capim KPK. 

Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia Taufik Agustono disebut telah menyuap anggota komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masih berada di Belanda dalam rangka kunjungan kerja.

Dua anggota DPR yang diperiksa KPK adalah Nasril Bahar dari F-PAN dan Inas Nasrullah Dzubir dari Fraksi Partai Hanura.

KPK mendesak agar napi-napi koruptor dipindahkan ke LP Nusakambangan.

Samin Tan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK. 

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Farid Wajdi Ibrahim diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy.

KPK mendalami kasus dugaan suap pengangkutan pupuk Bowo Sidik Pangarso dengan memanggil 2 anggota DPR untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

"Tanyain pertanyaan lain. Pertanyaan lain apa? Enggak bosen 6 bulan Sampean begitu kerjain saya?" kata Imam.