Indeks Koruptor

Beredar video yang mengklaim Singapura menyerahkan aset negara senilai Rp1.000 triliun yang dicuri koruptor. Bagaimana faktanya?

Pengusaha dan swasta tercatat sebagai salah satu pihak yang paling sering melakukan korupsi. Nama Lin Che Wei akan memperpanjang daftarnya.

Kalapas Sukamiskin menyatakan OC Kaligis mendapat cuti menjelang bebas sebelum benar-benar bebas murni.

Angelina Sondah berkesempatan menjalani cuti menjelang bebas.

ICW menilai pernyataan Jaksa Agung akan menambah semangat koruptor melancarkan praktik korupsi karena tidak akan diproses hukum.

PP tersebut merupakan aturan tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang memperketat pemberian remisi kepada narapidana.

Hukuman mati bagi koruptor dinilai tidak akan memberikan efek jera, semestinya dimiskinkan dan divonis penjara maksimal.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, membuka opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Peneliti Pukat sebut makna penyintas telah diselewengkan KPK menjadi pelaku. Tidak pantas koruptor disebut penyintas.

Johan Anuar diduga mengatur pengadaan tanah TPU bersama empat pejabat Pemkab OKU, yakni Sekda, Kadisnaker dan Asisten Sekda.

KPK mengeksekusi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dana bantuan sosial COVID-19 jadi bancakan para koruptor dari level desa hingga menteri.

KPK menyebut koruptor sebagai penyintas, padahal mereka secara sadar merugikan orang lain. Mereka juga kerap tidak merasa bersalah.

Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat yang terlibat korupsi, menyumbang uang untuk KLB. Ia adalah bagian dari orang-orang lama yang tersingkir.

Tahanan korupsi di KPK sudah dapat vaksin, sementara warga binaan tidak.

Hukuman mati sama sekali tidak memiliki dampak positif pada pemberantasan korupsi di suatu negara.

Para koruptor mendapatkan keringanan hukuman setelah mengajukan kasasi ke MA. KPK merasa itu jadi sinyal buruknya pemberantasan korupsi.

Selama 32 tahun, rezim Mobutu Sese Seko merampok negara Kongo. Ia korup dan tamak—seperti Soeharto.

Dua jenderal Polri diduga terlibat membantu pelariannya Djoko Tjandra.