Indeks Korupsi Spam Kemen Pupr

KPK Periksa Ketua BPK Terkait Korupsi SPAM Kementerian PUPR
Hukum
Selasa, 8 Des 2020

KPK Periksa Ketua BPK Terkait Korupsi SPAM Kementerian PUPR

Ketua BPK Agung Firman diperiksa berkaitan koleganya Rizal Djalil yang jadi tersangka suap.
2 Pegawai BPK Kembalikan Duit Korupsi SPAM Rp700 Juta ke KPK
Hard news
Senin, 14 Okt 2019

2 Pegawai BPK Kembalikan Duit Korupsi SPAM Rp700 Juta ke KPK

KPK mengapresiasi pengembangan uang diduga terkait korupsi, sehingga ke depan dipertimbangkan memberikan keringanan.
Sidang Suap SPAM: Pejabat PUPR Sampaikan Pleidoi lewat Lagu Rohani
Hukum
Rabu, 24 Juli 2019

Sidang Suap SPAM: Pejabat PUPR Sampaikan Pleidoi lewat Lagu Rohani

Terdakwa kasus korupsi SPAM PUPR, Anggiat P Nahot Simaremare, menyanyikan lagu rohani saat menyampaikan pembelaan atau pleidoinya di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2019).
Jaksa Tuntut Pejabat Kemen PUPR Anggiat Simaremare 8 Tahun Penjara
Hukum
Rabu, 17 Juli 2019

Jaksa Tuntut Pejabat Kemen PUPR Anggiat Simaremare 8 Tahun Penjara

Kasatker SPAM  Kementerian PUPR Anggiat P Nahot Simaremare dituntut delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan terkait kasus suap SPAM Kemen PUPR.
Pejabat Kementerian PUPR Didakwa Terima Suap Proyek SPAM
Hukum
Rabu, 15 Mei 2019

Pejabat Kementerian PUPR Didakwa Terima Suap Proyek SPAM

Anggiat didakwa telah menerima suap Rp3,73 miliar dan lima ribu dolar Amerika Serikat. Anggiat juga disebut telah menerima suap Rp1,25 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.
Pejabat PUPR Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi dalam 15 Mata Uang
Hukum
Rabu, 15 Mei 2019

Pejabat PUPR Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi dalam 15 Mata Uang

Kasatker Spam Anggiat P. Nahot Simaremare didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. 
Tersangka Suap SPAM KemenPUPR Bakal Disidang
Hukum
Jumat, 26 Apr 2019

Tersangka Suap SPAM KemenPUPR Bakal Disidang

Empat tersangka suap SPAM di Kementerian PUPR bakal disidang usai proses penyidikan rampung.
Korupsi SPAM PUPR: KPK Panggil 5 Saksi untuk Tersangka ARE
Hukum
Kamis, 18 Apr 2019

Korupsi SPAM PUPR: KPK Panggil 5 Saksi untuk Tersangka ARE

KPK memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018 untuk tersangka ARE.
Pejabat PUPR Mengaku Diberitahu Irjen PUPR Tengah Diawasi KPK
Hukum
Senin, 15 Apr 2019

Pejabat PUPR Mengaku Diberitahu Irjen PUPR Tengah Diawasi KPK

Dalam suatu pertemuan, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR pernah mengingatkan para pejabat di Kementerian PUPR untuk berhenti melakukan praktik menerima uang haram.
Empat Tersangka Penerima Suap Jadi Saksi Kasus Sidang Korupsi SPAM
Hukum
Senin, 15 Apr 2019

Empat Tersangka Penerima Suap Jadi Saksi Kasus Sidang Korupsi SPAM

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 4 orang pejabat Kementerian PUPR yang jadi tersangka penerima sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Mantan Irjen Kementerian PUPR Dipanggil KPK Terkait Korupsi SPAM
Hukum
Jumat, 12 Apr 2019

Mantan Irjen Kementerian PUPR Dipanggil KPK Terkait Korupsi SPAM

Mantan Inspektur Jenderal di Kementerian PUPR Rildo Ananda akan diperiksa sebagai saksi tersangka Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung.
KPK Panggil Direktur SDM Adhi Karya untuk Dalami Kasus Korupsi SPAM
Hukum
Selasa, 9 Apr 2019

KPK Panggil Direktur SDM Adhi Karya untuk Dalami Kasus Korupsi SPAM

KPK memanggil Direktur Sumber Daya Manusia PT Adhi Karya, Agus Karianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hari ini.
75 Pejabat PUPR Dapat Uang Puluhan Miliar dari 13 Mata Uang Asing
Hukum
Jumat, 5 Apr 2019

75 Pejabat PUPR Dapat Uang Puluhan Miliar dari 13 Mata Uang Asing

KPK menyita uang miliaran rupiah yang berasal dari 75 pejabat di Kementerian PUPR dalam berbagai pecahan mata uang asing terkait penyidikan kasus korupsi pembangunan SPAM.
Bendahara Satker SPAM Beberkan Aliran Duit Ratusan Juta ke Pejabat
Hukum
Senin, 1 Apr 2019

Bendahara Satker SPAM Beberkan Aliran Duit Ratusan Juta ke Pejabat

Dalam sidang , Asri mengaku kerap dititipi uang oleh sejumlah pengusaha dengan nominal ratusan juta.
Mantan Kepala Satuan Kerja SPAM Sultra Akui Terima Rp1,05 Miliar
Hukum
Senin, 1 Apr 2019

Mantan Kepala Satuan Kerja SPAM Sultra Akui Terima Rp1,05 Miliar

Mantan Kasatker (SPAM) Sulawesi Tenggara Panca Widya mengaku pernah menerima Rp1,05 miliar dari PT WKE.
Korupsi SPAM: KPK Periksa Tiga Dirut Perusahaan Swasta
Hukum
Rabu, 27 Mar 2019

Korupsi SPAM: KPK Periksa Tiga Dirut Perusahaan Swasta

KPK memanggil petinggi sejumlah perusahaan swasta untuk melakukan penyidikan kembali kasus korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Dalami Kasus Korupsi SPAM, KPK Panggil Sejumlah Pejabat SPAM Daerah
Hukum
Selasa, 26 Mar 2019

Dalami Kasus Korupsi SPAM, KPK Panggil Sejumlah Pejabat SPAM Daerah

KPK memanggil sejulah pejabat daerah terkait kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Selasa (26/3/2019).
Direktur PT WKE Didakwa Beri Suap Rp4,1 M ke Sejumlah Pejabat PUPR
Hukum
Rabu, 20 Mar 2019

Direktur PT WKE Didakwa Beri Suap Rp4,1 M ke Sejumlah Pejabat PUPR

Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (20/3/2019).
Kasus Korupsi SPAM: KPK Panggil Sekretaris Ditjen Cipta Karya
Hukum
Selasa, 19 Mar 2019

Kasus Korupsi SPAM: KPK Panggil Sekretaris Ditjen Cipta Karya

KPK memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya T Iskandar untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hari ini.
KPK Periksa Direktur PT Bayu Surya Bakti Konstruksi Soal Suap SPAM
Hukum
Senin, 11 Mar 2019

KPK Periksa Direktur PT Bayu Surya Bakti Konstruksi Soal Suap SPAM

Pemeriksaan saksi kasus suap proyek penyediaan air minum di Kementerian PUPR berlanjut untuk mengetahui aliran dana yang diterima pejabat kementerian.