Indeks Korupsi Bumn

Presiden Prabowo Subianto menyebut berbagai BUMN di Indonesia menjadi tempat untuk korupsi. Ia memperingatkan koruptor di BUMN untuk hentikan aksinya.

Masih ada 2 tersangka kasus korupsi kredit sawit Rp1,7 triliun lain yang ditangguhkan penahanannya karena alasan kesehatan.

Adanya dissenting opinion dalam kasus Pertamina mengungkap rapuhnya kepastian hukum bagi direksi BUMN. Perlukah Dewan Business Judgment Rule?

Maraknya korupsi di BUMN seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.

KPK tetap bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi seperti pencegahan dan penindakan di BUMN.

Erick mengaku PT Indofarma dicita-citakan bermain sebagai perusahaan obat herbal berkelas dunia, tetapi batal akibat tersandung kasus korupsi.

Kejaksaan sudah melimpahkan dakwaan terdakwa korupsi PT Timah, Harvey Moeis, ke pengadilan untuk segera disidang.

Menteri BUMN Erick Thohir bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan Agung hingga ingin ajak KPK untuk cari pelaku fraud PT Indofarma Tbk.

kasus korupsi di BUMN menunjukkan Dewan Komisaris tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Meski misterius, terjalin kesepakatan dua pihak perihal pengusutan dugaan tindak pidana berdasarkan temuan.

Menteri BUMN, Erick Thohir bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyusun daftar hitam direksi yang korupsi.

DPR meminta Kejagung terus mengusut berbagai dugaan korupsi di perusahaan BUMN, harus ada bukti dan bukan cuma janji saja.

Pengusutan perkara korupsi di Krakatau Steel merupakan upaya Kejagung bersama Kementerian BUMN membersihkan praktik korupsi perusahaan BUMN.

Kolaborasi Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN perlu dilakukan untuk mencegah adanya korupsi jangka panjang di perusahaan plat merah.

Keterbukaan terhadap penyidikan kasus korupsi di BUMN yang dilakukan Kejagung penting agar publik tetap bisa memantaunya.

ICW khawatir adanya potensi penyelewengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan banyak kasus korupsi di BUMN selama pandemi.

KPK juga bersedia menjemput langsung data-data terkait dugaan kasus korupsi di BUMN.

Usai dilantik Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir membuka beberapa target yang ingin dicapai BUMN pada periode 2019-2024. Salah satunya adalah bermain di pentas global.

Jaksa KPK menuntut hukuman 5 tahun penjara kepada eks direktur utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Peneliti Visi Integritas, Danang Widoyoko menilai minimnya transparansi dan besarnya kepentingan politik memicu korupsi marak di BUMN.