Indeks Korupsi Alat Kesehatan

Wawan meminta sidang eksepsi ditunda hingga tiga minggu, tapi majelis hakim memutuskankan sidang digelar pada 14 November 2019.

Wawan memanfaatkan kakaknya, Ratu Atut, yang saat itu Gubernur Banten untuk mengontrol anggaran di Dinas Kesehatan agar bisa dikorupsi.

Program e-katalog untuk alat kesehatan sudah ada sejak 2013, tapi prosesnya berjalan sangat lamban.

Siti Fadilah Supari mempersoalkan pengenaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada dirinya dalam sidang PK.

"Ya surat yang masuk ke TU (Tata Usaha) menteri yang akan dialihkan ke menteri kesehatan itu yg dikatakan konsep verbal," kata Ria.

Ratu Atut terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan Alkes RS Rujukan Provinsi Banten dan memeras anak buahnya hingga Rp500 juta untuk biaya pengajian.

Siti Fadilah Supari menjalani sidang vonis terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan.

Meski uang yang mengalir ke rekening Amien Rais tidak terkait kasus Alkes, namun hakim menyetujui fakta-fakta hukum yang disampaikan JPU KPK terkait aliran dana ke Amien Rais dari Sutrisno Bachir Foundation (SBF).

Aliran dana pengadaan proyek alkes di Banten disebut tak hanya menguntungkan Ratu Atut tapi juga Rano Karno.

Selain pidana penjara, Ratu Atut juga dituntut membayar uang pengganti Rp3,895 miliar. Namun, uang itu sudah dikembalikan kepada KPK.

Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah mengembalikan uang Rp1,35 miliar ke KPK dari total Rp1,9 miliar gratifikasi yang dituduhkan kepadanya.

KPK menilai semua tuduhan Amien Rais ke lembaga ini, termasuk soal adanya pembusukan, bukan merupakan hal penting dan tidak akan berpengaruh ke penanganan kasus korupsi pengadaan Alkes.

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari membantah dirinya terlibat dalam korupsi pengadaan alkes pada tahun 2005. Saat membacakan nota pembelaannya, Siti bersumpah atas nama tuhan tak menerima gratifikasi di pengadaan ini.

Drajad meminta adanya evaluasi internal di KPK apakah pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sudah berbuat profesional atau tidak.

Drajad tidak mau berandai-andai bahwa KPK akan menetapkan uang tersebut sebagai bagian dari uang korupsi Alkes Kemenkes.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewajiban untuk menguraikan seluruh fakta persidangan terkait uang Rp600 juta yang diterima Amien Rais dan disebut dalam tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Ustaz Sambo mengatakan bahwa penyebutan nama Amien Rais oleh Jaksa itu sebagai penerima sebagai sebuah bentuk kriminalisasi.

Amien Rais kirim tim ke KPK untuk mengklarifikasi penyebutan dirinya dalam kasus korupsi Alkes.

Febri mengatakan, Amien dan Sutrisno bisa dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meskipun keduanya mengaku menerima uang tersebut secara tidak sengaja.