Indeks Konflik Papua

Penetapan darurat sipil dinilai bakal semakin meningkatkan intensitas konflik, karena hal itu bagian dari pendekatan keamanan.

Advokat PAHAM, Yohanis Mambrasar bilang, harus ada titik temu pemerintah dan aparat dengan kelompok pro kemerdekaan Papua.

Dasco menilai tindakan OPM sudah di luar batas toleransi dan saat ini pemerintah harus mengambil langkah tegas.

Amnesty International Indonesia menilai pembakaran pesawat Susi Air & penyanderaan bukti berulangnya kekerasan di Papua berujung warga sipil menjadi korban.

Sebagai jalan tengah, harus ada pihak lain yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Andika sebut penggunaan teknologi penting untuk mempercepat penyelesaian konflik, apalagi tingkat kesulitan tinggi.

Presiden Jokowi menyambut positif gagasan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan humanis.

Papua menyimpan kekayaan alam melimpah. Muncul kekhawatiran akan eksploitasi besar-besaran dalam rencana pemekaran Bumi Cendrawasih itu.

Masyarakat adat Dogiyai bersikeras tak ingin tanahnya diambil aparat penegak hukum untuk dijadikan Polres dan Kodim.

Ketua MRP menyebut pihak MRP yang datang ke Istana merupakan oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Koalisi sipil mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

AMPTPI berpendapat rakyat Papua menolak dua kebijakan tersebut sebab upaya itu bukanlah politik rekognisi yang menjawab penderitaan rakyat Papua.

Gelombang pengiriman pasukan ke Papua tak berhenti kendati panglima berjanji bakal melakukan pendekatan humanis. Konflik dapat meletup sewaktu-waktu.

Komnas HAM meminta ada solusi permanen untuk menyelesaikan kekerasan di Papua atas dampak Otsus dan wacana DOB.

TPNPB-OPM menolak upaya dialog damai dengan pemerintah Indonesia, jika tak ada peran serta PBB sebagai pihak penengah.

TPNPB-OPM telah menyerukan kepada warga sipil untuk meninggalkan wilayah perang di Papua.

Kepolisian membentuk tim guna mengevakuasi korban dan menyelidiki kasus penyerangan di kamp PTT di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Penangguhan penahanan Viktor akhirnya dikabulkan setelah ditolak 3 kali oleh majelis hakim.

Di Papua terjadi asimetri informasi dari penentuan tata ruang. Kawasan hutan, sumber air dan pangan, dianggap tanah tak bertuan.